Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pakar Tuding Wacana Amendemen Konstitusi Hanya Untuk Kepentingan Elit

Wacana perubahan konstitusi atau amendemen UUD 1945 merupakan kepentingan elit. Hal itu berkaca pada kejadian serupa yang terjadi di Afrika Selatan dan Belanda.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 01 September 2021  |  15:50 WIB
Pertemuan sekjen partai politik koalisi Kabinet Indonesia Maju (KIM) di Jakarta, Rabu (23/6/2021). - Antara/Dokumentasi Pribadi
Pertemuan sekjen partai politik koalisi Kabinet Indonesia Maju (KIM) di Jakarta, Rabu (23/6/2021). - Antara/Dokumentasi Pribadi

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana atau isu amendemen UUD 1945 belakangan kembali mengemuka di masyarakat setelah disebutkan masuk dalam pembahasan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo bersama koalisi.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mencurigai bahwa usulan amendemen tersebut bukan berasal dari aspirasi rakyat melainkan kepentingan elit semata.

“Indikatornya mudah untuk menentukan apakah niat perubahan undang-undang dasar ini betul-betul berasal dari publik. Satu, apakah niat perubahan ini dikampanyekan dalam pemilu sebelumnya,” katanya dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12, dikutip dari YouTube @Rerie Lestari Moerdijat, Rabu (1/9/2021).

Menurutnya, tidak ada satupun partai dalam Pemilu 2019 yang mengkampanyekan isu perubahan konstitusi.

Walhasil, dia memastikan bahwa wacana perubahan konstitusi atau amendemen UUD 1945 merupakan kepentingan elit. Feri mencontohkan kasus perubahan konstitusi yang terjadi di Afrika Selatan dan Belanda. 

Di sana, kata Feri, perubahan konstitusi mendesak untuk dilakukan sehingga lankah yang kemudian diambil adalah membubarkan parlemen dan menyelenggarakan pemilu baru.

“Isu didalam pemilu satu saja yaitu perubahan undang-undang dasar,” katanya.

Meski sistem atau tata cara berpolitik di Indonesia berbeda, namun kasus tersebut bisa menjadi contoh bahwa perubahan konstitusi atau undang-undang dasar harus berdasarkan kepentingan publik.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

universitas andalas koalisi Presiden Joko Widodo
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top