Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Disanksi Potong Gaji, Waka KPK Lili Pintauli Tetap Kantongi Hampir 100 Juta

Meski gaji dipotong hampir setengahnya, Lili tetap mengantongi pendapatan puluhan juta selama sebulan dari jabatannya sebagai pimpinan KPK.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 30 Agustus 2021  |  15:00 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar membantah pernah menjalin komunikasi dengan tersangka Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) terkait penanganan perkara. - Antara
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar membantah pernah menjalin komunikasi dengan tersangka Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) terkait penanganan perkara. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pengawas KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terbukti melanggar kode etik.

Lili terbukti menyalahgunakan pengaruh sebagai pimpinan KPK dan berkomunikasi dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M. Syahrial yang saat itu tengah diusut atas dugaan jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai.

Atas perbuatannya, Lili dijatuhi sanksi berupa pemotongan gaji sebesar 40 persen selama 12 bulan. 

"Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatarongan Panggabean Senin (30/8/2021).

Meski gaji Lili dipotong hampir setengahnya, mantan pejabat LPSK itu masih mengantongi pendapatan puluhan juta selama sebulan. 

Berdasarkan Pasal 3 PP No.82/2015 tentang Hak keuangan, Kedudukan Protokol, Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK, gaji Wakil Ketua KPK sebesar Rp4,62 juta.

Alhasil, gaji Lili yang dipotong Dewas hanya sekitar Rp1,84 juta per bulannya. Dalam PP 82/2015, Wakil Ketua KPK tak hanya mendapat gaji, tetapi juga sejumlah tunjangan. Pertama, Wakil Ketua KPK mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp20,4 juta, tunjangan kehormatan sebesar Rp2,1 juta. 

Pada Pasal 4 beleid tersebut Wakil Ketua KPK juga mendapat tunjangan fasilitas berupa tunjangan perumahan sebesar Rp34,9 juta, tunjangan transportasi sebesar Rp27,3 juta, tunjangan asuransi dan jiwa sebesar Rp16,3 juta, serta tunjangan hari tua sebesar Rp6,8 juta. Adapun untuk tunjangan asuransi langsung dibayarkan ke pihak asuransi.

Dengan menghitung gaji pokok, dan berbagai tunjangan, secara total, pendapatan yang dikantongi Wakil Ketua KPK sebesar Rp96,13 juta per bulan. Angka ini tidak menghitung pembayaran tunjangan asuransi yang langsung dibayarkan ke pihak asuransi.

Kedua, berdasarkan putusan Dewas, Lili hanya mendapatkan potongan gaji pokok atau sekitar Rp1,8 juta. Alhasil, Lili masih mengantongi sekitar 94,3 juta per bulan.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK dewan pengawas KPK
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top