Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon memandang peristiwa pengambilalihan paksa Pemerintahan Myanmar oleh militer sebagai langkah mundur dalam demokrasi dan dapat mengganggu stabilitas kawasan.
Karenanya, BKSAP melalui fungsi diplomasi parlemen mendukung segala upaya untuk mewujudkan penyelesaian konflik di Myanmar secara damai.
Dalam menyikapi kudeta Myanmar, delegasi Indonesia dipimpin Fadli Zon mengusulkan draf Resolution on Parliamentary Support on the Situation in Myanmar sebagai dukungan bagi berkembangnya demokrasi, rule of law, dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) di kawasan dalam Sidang Umum (SIUM) AIPA ke-42.
“Kita mengusulkan draft resolusi tentang situasi di Myanmar yang sejalan juga dengan 5 konsensus para pemimpin Asean yang diadopsi pada bulan April lalu," kata Fadli dalam rekaman video di sela-sela Sidang Umum ke-42 Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Brunei Darussalam yang disarkan secara virtual, Rabu (24/8/2021).
Adapun, beberapa dari lima Konsensus Asean untuk perdamaian di Myanmar antara lain: bahwa kekerasan harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
Selain itu, utusan khusus Ketua Asean akan memfasilitasi mediasi di samping memberikan bantuan kemanusiaan.
Baca Juga
Fadli menuturkan, penyelesaian krisis di Myanmar merupakan kepentingan bersama bagi semua negara anggota Asean. Langkah prioritas yang perlu dilakukan adalah memulihkan demokrasi, menjaga perdamaian, stabilitas serta kesejahteraan Kawasan, katanya.
"Bersama BKSAP DPR RI, saya juga mendukung penuh pemerintah Indonesia sebagai peacemaker, problem solver dan bridge builder dalam menyelesaikan krisis Myanmar," ujarnya.
Namun, Fadli menyadari tantangan menyelesaikan konflik juga menghambat perdamaian di Myanmar. Dia mengakui adanya ketidaksamaan pandangan dalam memandang kasus Myanmar.
“Tadi, negara Laos dan Vietnam menolak untuk mendiskusikan ini sehingga terjadi perdebatan yang cukup hangat di Komite Bidang Politik yang selalu dalihnya itu adalah konsensus," kata Fadli.
Terkait situasi Myanmar, Fadli berharap negara-negara Asean lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip non-interference.
"Menurut saya, sulit mengambil keputusan jika selalu diarahkan kepada konsensus, termasuk untuk hal-hal yang sebenarnya sangat suportif dan baik bagi kepentingan negara-negara Asean sendiri," kata politisi Partai Gerindra itu.
Sidang Umum AIPA ke-42 diselenggarakan pada 23-25 Agustus 2021 oleh Brunei Darussalam sebagai tuan rumah.
Forum bertajuk ‘Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion towards Asean Community 2025’ ini membahas dan mengesahkan draf-draf resolusi di bidang politik, ekonomi, sosial, serta isu-isu tentang perempuan di Kawasan regional.
