Bisnis.com, JAKARTA — Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyayangkan keputusan pemerintah menghilangkan indikator kematian dari penilaian status atau level pandemi sebuah daerah.
Dia menyebut upaya pengendalian Covid-19 justru akan semakin sulit jika pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan pandemi.
“Penghilangan ini tidak hanya membuat angka kematian menjadi tidak terdeteksi tetapi juga akan menyulitkan dalam penyusunan sebuah strategi karena tidak memiliki data yang baik,” kata Dicky kepada Bisnis, Selasa (10/8/2021).
Bahkan, keputusan ini juga akan menimbulkan pertanyaan bagi dunia internasional karena menganggap satu nyawa menjadi tidak berharga.
“Di negara maju, satu kematian menjadi kasus, menjadi pelajaran kenapa kematian ini bisa terjadi,” ujarnya.
Lebih lanjut, penghilangan indikator kematian dalam penilaian ini juga dinilainya akan berdampak serius dalam upaya penanganan Covid-19.
Menurutnya, kasus kematian merupakan indikator akhir dan yang paling valid sebagai landasan penilaian derajat keparahan sebuah pandemi.
Dicky menilai sengkarut data bukan alasan untuk menghilangkan indikator kematian dari penilaian kondisi pandemi sebuah daerah.
“Bicara angka kasus harian saja sudah ada sengkarut data, hasil testing tidak bisa real time, termasuk testing juga belum mencapai [standar] skala penduduk,” katanya.
Dia menegaskan, jika sengkarut data menjadi permasalahan maka seharusnya diselesaikan dan bukan dihindari.
Pada skala global, sambungnya, transparansi data menjadi hal yang sangat penting. Pasalnya, kepercayaan global juga menjadi taruhan jika Indonesia tidak dipercaya lantaran tidak transparan dalam menyajikan data.
“Nanti pemulihan ekonominya gimana? Kalau tidak terpercaya datanya, Indonesia bisa terisolir,” katanya kemudian.
Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi PPKM masa sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan indikator kematian dari penilaian penanganan pandemi suatu daerah.
Berdasarkan evaluasi tersebut, dia menyebut ada 26 kabupaten/kota yang turun status PPKM dari level 4 menjadi level 3 hingga 16 Agustus 2021.
“Karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip dari YouTube Setpres, Senin (9/8/2021).
Luhut menegaskan bahwa pemerintah akan membentuk tim khusus untuk menangani wilayah-wilayah dengan kematian yang tinggi akibat Covid-19.
"Kami membentuk tim khusus untuk menangani wilayah-wilayah yang memiliki lonjakan kasus kematian yang signifikan dalam beberapa minggu terakhir yang seperti kami lakukan di Yogyakarta," kata Luhut dalam konferensi pers, Senin (9/8/2021).
