Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menteri Luar Negeri Asean Tak Akui Rezim Junta Militer Myanmar

Sejak kudeta yang terjadi pada 1 Februari lalu di Myanmar, Asean Foreign Ministers' Meeting (AMM) tidak pernah menunjukkan pengakuan terhadap rezim junta militer.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 04 Agustus 2021  |  20:41 WIB
Menteri Luar Negeri Asean Tak Akui Rezim Junta Militer Myanmar
Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing (kanan) menghadiri KTT ASEAN di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Sabtu (24/4/2021). KTT ASEAN yang pertama kali dilakukan secara tatap muka saat pandemi COVID-19 tersebut salah satunya membahas tentang krisis Myanmar. ANTARA FOTO/HO - Setpres/Muchlis Jr

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa pertemuan Asean tidak mengakui militer Myanmar sebagai pemerintahan yang sah di Myanmar setelah kudeta yang dilakukannya pada Februari lalu.

Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Kerja Sama Asean Kementerian Luar Negeri Sidharto R. Suryodipuro dalam konferensi pers pada Rabu (4/8/2021).

Sidharto menegaskan, sejak kudeta yang terjadi pada 1 Februari lalu di Myanmar, Asean Foreign Ministers' Meeting (AMM) tidak menunjukkan pengakuan terhadap junta militer sama sekali. Hal ini terlihat dari pembukaan dokumen Joint Communique yang biasa di awali dengan kata "Kami para menteri" diubah menjadi "Pertemuan ini".

"Tidak ada pengakuan, minimal pengakuan formal terhadap status kehadiran para menteri," ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Asean telah menunjuk Menteri Luar Negeri II Brunei Darussalam Erywan Yusof sebagai utusan khusus untuk urusan Myanmar.

Meski sempat terjadi perdebatan alot, hal ini disepakati oleh seluruh anggota Asean, termasuk Myanmar. Kesepakatan termaktub dalam poin ke-93 Joint Communique AMM ke-54 pada Senin, 2 Agustus.

Pengutusan Erywan ini memiliki misi utama untuk menengahi negosiasi antar pihak yang berseteru di Myanmar dan memastikan 5 Poin Konsensus yang disepakati pada Pertemuan Pemimpin Asean pada 24 April dilaksanakan.

Lima poin tersebut di antaranya harus menghasilkan penghentian kekerasan di Myanmar yang telah memakan ratusan korban dan memberikan akses bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

asean myanmar kementerian luar negeri
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top