Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Asean Tunjuk Menlu II Brunei Erywan Yusof Sebagai Utusan Khusus Myanmar

Erywan Yusof ditugaskan membangun kepercayaan dan keyakinian dengan diberikan akses menyeluruh kepada semua pihak di Myanmar. Dia akan diberikan waktu untuk memastikan penerapan 5 Poin Konsensus sebelum AMM.
Seorang pria mengacungkan salam tiga jari, simbol perlawanan sipil terhadap kudeta dan junta militer Myanmar, ketika melewati ban terbakar sewaktu unjuk rasa menentang kudeta di Mandalay, Myanmar, 1 April 2021./Antara/Reuters-Stringer
Seorang pria mengacungkan salam tiga jari, simbol perlawanan sipil terhadap kudeta dan junta militer Myanmar, ketika melewati ban terbakar sewaktu unjuk rasa menentang kudeta di Mandalay, Myanmar, 1 April 2021./Antara/Reuters-Stringer

Bisnis.com, JAKARTA - Seluruh anggota Asean, termasuk Myanmar menyetujui penunjukan Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam Erywan Yusof sebagai utusan khusus untuk Myanmar dalam pertemuan Asean Foreign Ministers' Meeting (AMM) pada Rabu (4/8/2021).

Hal ini diputuskan setelah pertemuan pertama pada Senin sempat tertahan pada satu poin lantaran pembahasan yang cukup alot.

"Kami menyambut penunjukan dari Ketua Asean kepada Menteri Luar Negeri II Brunei Darussalam sebagai utusan khusus Asean untuk Myanmar," seperti dikutip dari dokumen Joint Communique AMM ke-54.

Dia bertugas untuk membangun kepercayaan dan keyakinian dengan diberikan akses menyeluruh kepada semua pihak di Myanmar. Utusan khusus akan diberikan waktu untuk memastikan penerapan 5 Poin Konsensus sebelum AMM.

Lebih lanjut, Dirjen Kerja Sama Asean Kementerian Luar Negeri Sidharto R. Suryodipuro mengatakan penunjukan utusan khusus ini didukung oleh semua anggota Asean tanpa kecuali, termasuk Myanmar.

Selain itu, Indonesia termasuk menjadi yang terdepan dalam mendesak implementasi 5 Poin Konsensus yang meminta penghentian kekerasan di Myanmar.

"Myanmar harus bekerja sama dalam konteks Asean, karena bagaimanapun kesuksesan utusan khusus adalah keberhasilan dari Myanmar untuk keluar dari krisis yang sudah berlapis-lapis," tuturnya.

Sidharto menegaskan, sejak kudeta yang terjadi pada 1 Februari lalu di Myanmar, AMM tidak menunjukkan pengakuan terhadap junta militer sama sekali. Hal ini terlihat dari pembukaan dokumen Joint Communique yang biasa di awali dengan "Kami para menteri" diubah menjadi "Pertemuan ini".

"Tidak ada pengakuan, minimal pengakuan formal terhadap status kehadiran para menteri," tandasnya.

Selain itu, Asean juga meminta Pusat Koordinasi Asean untuk Bantuan Kemanusiaan untuk manajemen bencana (AHA Centre) untuk segera memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Nindya Aldila
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper