Bisnis.com, JAKARTA - Setelah kompromi antara anggota parlemen dari majelis tinggi dan majelis rendah, DPR Prancis memutuskan untuk menjadikan paspor vaksin sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari.
Dilansir Channel News Asia, Senin (26/7/2021), terobosan dalam pembicaraan terjadi sehari setelah Prancis kembali diguncang oleh protes terhadap aturan yang melibatkan lebih dari 160.000 unjuk rasa dengan puluhan orang ditangkap.
Presiden Emmanuel Macron pekan lalu memerintahkan agar izin kesehatan berupa bukti vaksinasi penuh atau tes negatif akan diperlukan bagi warga Prancis untuk mengunjungi tempat-tempat seperti bioskop atau klub malam.
Pengumuman itu merupakan langkah Macron untuk menjadikan vaksinasi sebagai senjata utama melawan Covid-19 ketika varian baru muncul, yang pada dasarnya mengharuskan orang untuk divaksinasi jika ingin melanjutkan rutinitas sehari-hari.
Perubahan itu dilaksanakan melalui dekrit, tetapi parlemen telah terlibat dalam sesi maraton sejak Selasa pekan lalu untuk memperdebatkan apakah akan memperpanjangnya.
Paspor vaksin telah menghadapi tentangan sengit dari beberapa pihak, yang percaya bahwa hal itu mengikis kebebasan sipil.
Baca Juga
Partai yang berkuasa telah menghadapi tugas berat untuk mendorong undang-undang tersebut melalui parlemen. Anggota parlemen Pro-Macron mengendalikan Majelis Nasional, tetapi Senat didominasi oleh oposisi kanan.
Senat telah menyetujui undang-undang tersebut tetapi menambahkan banyak amandemen yang dikhawatirkan pemerintah berisiko membatasi dampaknya.
Kedua belah pihak mengadakan pembicaraan tiga jam hari Minggu, menemukan kompromi untuk meloloskan RUU malam itu dengan mayoritas besar - 156 suara setuju, 60 menentang dan 14 abstain.
Undang-undang tersebut masih perlu disetujui oleh otoritas administratif tertinggi Prancis, Dewan Konstitusi, sebelum menjadi undang-undang - sebuah langkah tambahan yang diminta oleh Perdana Menteri Jean Castex.
Undang-undang baru akan berlaku mulai Agustus untuk perjalanan udara dan kereta antar kota, serta untuk mengunjungi kafe dan restoran. Itu juga akan membuat vaksinasi wajib bagi petugas kesehatan dan pengasuh.
Kesepakatan itu juga membatasi peran penegakan hukum seperti polisi, dan memperjelas bahwa petugas kesehatan dan penjaga yang menolak vaksinasi tidak akan secara otomatis dipecat tetapi gaji mereka ditangguhkan.
"Covid bersifat sementara, tetapi pemecatan bersifat final," kata salah satu anggota Senat dari Partai Republik, Philippe Bas.
Sekitar 161.000 orang, termasuk 11.000 di Paris, memprotes pada Sabtu pekan lalu, menentang izin tersebut. Tujuh puluh satu orang ditangkap dan 29 anggota pasukan keamanan terluka, kata kementerian dalam negeri.
