Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini menerangkan strategi penyaluran bantuan sosial (bansos) selama pandemi. Langkah ini dilakukan untuk menghindari potensi korupsi di kementerian.
Dia mengatakan bahwa Kemensos memperbaiki kualitas data agar lebih akuntabel. Pusat juga melakukan sinkronisasi seluruh data Kementerian Sosial termasuk dengan daerah. Hal ini akan dipadukan dengan data kependudukan.
"Kemudian mekanismenya kami perbaiki. Mulai Januari kami menyalurkan [bantuan sosial] dalam bentuk transfer uang ke bank kemudian keluarga penerima manfaat bisa ambil di bank," kata Risma saat konferensi pers virtual yang ditayangkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (26/7/2021).
Selain itu, khusus penyaluran beras akan dilakukan oleh Perum Bulog. Badan itu, kata Risma, akan mengirimkan langsung bantuan 10 kilogram beras kepada penerima manfaat, tidak lagi melalui Kemensos.
Strategi lainnya adalah keberadaan aplikasi digital bagi para penerima manfaat. Pihaknya bekerja sama dengan Bank Indonesia, fintech hingga e-commerce untuk menciptakan software bagi masyarakat penerima bantuan.
Sementara itu, masyarakat dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk menggunakan aplikasi tersebut, akan disesuaikan dengan perangkat yang ada. Kata Risma, langkah ini akan mempermudah masyarakat menerima bantuan.
"Sesuai perintah Presiden tida ada lagi belanja untuk rokok dan miras maka akan bisa kami batasi. Karena nggak bisa keluar bayarannya kalau digunakan akan untuk beli miras dan rokok," ujarnya.
Selama pandemi, pemerintah menggencarkan pemberian bantuan kepada masyarakat dalam program bantuan pangan non-tunai serta program keluarga harapan.
Adapun, BPNT diterima oleh 18,8 juta orang. Sedangkan, PKH akan dinikmati oleh 10.000 keluarga penerima. Risma menyebut, pemerintah daerah kini telah mengusulkan 5,9 juta orang penerima bantuan susulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
