Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta adanya upaya percepatan realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikan Wapres saat memberikan arahan secara virtual pada Kamis (22/7/2021).
“Terkait realisasi anggaran agar mendapat perhatian dan dorongan, serta pendampingan dari instansi terkait untuk mempercepatnya,” ungkap Wapres.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan refocusing anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan pandemi Covid-19.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, minimal 8 persen dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil provinsi/kabupaten/kota dapat melakukan refocusing untuk digunakan penanganan pandemi, khusus penanganan Covid-19, dukungan vaksinasi, dana desa, dan insentif tenaga kesehatan.
“Anggaran ini kaitanya dengan pelaksanaan PPKM dan bansos. Untuk penguatan kapasitas kesehatan dan obat-obatan, ini sebenarnya dapat digunakan anggaran-anggaran dari daerah juga. Daerah memiliki kapasitas keuangan yang bisa dimanfaatkan,” tutur Mendagri.
Baca Juga
Selain terkait dengan anggaran, Wapres juga menyoroti masalah mobilitas masyarakat di Jawa Barat yang belum menurun setelah adanya PPKM Darurat.
Data Google Community Mobility Report hingga tanggal 16 Juli 2021 mencatat belum terdapat penurunan mobilisasi masyarakat secara signifikan di beberapa daerah di wilayah Jawa Barat, baik di tempat berbelanja, tempat wisata maupun di tempat kerja.
Terkait hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, bahwa penurunan mobilitas tidak bisa diperbandingkan dengan Jakarta yang homogen.
"Kami ini tipe mobilitasnya beda-beda. Di daerah yang warna hitam, Pak Wapres, itu adalah daerah-daerah yang memang mayoritasnya pabrik, Pak, yang kerjanya itu ada shift malam,” papar Ridwan.
Kawasan industri tersebut, lanjut Ridwan, umumnya berada di wilayah Pantai Utara (Pantura) yang belum maksimal pengurangan mobilitasnya sehingga memengaruhi persentase Jawa Barat pada umumnya.
Di sisi lain, daerah-daerah tempat tinggal padat penduduk yang berhubungan dengan pusat kota juga turut menambah sulitnya penekanan mobilisasi masyarakat dibanding penekanan pada kabupaten-kabupaten kecil di wilayah Jawa Barat lainnya.
