Bisnis.com, JAKARTA- Relawan Perjuangan Demokrasi, sayap politik PDIP, menilai pelaksanaan PPKM Darurat masih perlu perbaikan.
Abe Tanditasik, Sekretaris Jenderal Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) mengungkpakan bahwa perbaikan itu yakni pertama, soal ketegasan petugas. Kejadian di Kalideres Jakarta menurut mereka menandakan petugas harus dilengkapi prosedur khusus khusus untuk menyaring dan meloloskan sektor-sektor profesi yang diperbolehkan melintas sesuai dengan instruksi Mendagri.
“Jangan bersikeras pokoknya semua tidak boleh lewat apapun alasannya. Bahkan tenaga kesehatan yang akan melintas ke tempat tugasnya pun tetap disekat. Demikian pula dengan pengantar barang. Harus ada panduan untuk ini,” ujarnya, Selasa (13/7/2021).
Kedua, lanjutnya, program vaksinasi yang sudah berjalan baik dengana melibatkan banyak unsur masyarakat sebaiknya dibarengi dengan tes swab antigen gratis sebelum divaksin. Jangan sampai ada orang sedang terpapar dan tanpa gejala menjadi masalah dengan tubuhnya.
Ketiga, penyediaan alat kesehatan, khususnya oksigen, obat-obatan dan vitamin perlu dijaga agar tidak terjadi kelangkaan dan harga yang tidak terjangkau. Hal ini dilatari temuan di lapangan bahwa sudah banyak penderita Covid-19 yang tidak terselamatkan lantaran tidak tersedianya oksigen, khususnya pasien kritis yang melakukan isolasi mandiri.
Poin keempat, tuturnya, soal bantuan terhadap masyarakat untuk bertahan hidup mesti ditalangi oleh Negara dalam bentuk makanan sehat setengah jadi sehingga masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk pergi berbelanja.
“Kelima, mesti mematok harga swab antigen dan PCR yang tidak memberatkan bagi masyarakat. Untuk antigen, menurut kami paling tinggi Rp60.000. Hal ini karena disparitas harga alat tes swab antigen dan harga surat keterangan bisa berkali-kali lipat. Belum lagi dengan tes PCR, permainan harga alat tes dan surat keterangan hasil tes juga sangat jauh. Bahkan ada harga lagi untuk kecepatan keluarnya surat keterangan hasil tes. Rakyat jangan diperas lagi ketika ekonomi sedang memburuk,” tuturnya.
Terakhir, ucapnya, Repdem mendukung program vaksin gotong royong. Mereka menilai tidak salah jika yang berkehidupan lebih dari cukup menginginkan privasi dan sanggup membayar mahal. Namun, harga yang dibayarkan itu juga harus lebih besar sebagai penerimaan negara dan diaudit.
“Yang mesti diperhatikan, jangan sampai terjadi penyelewengan vaksin yang seharusnya gratis untuk masyarakat kemudian disulap menjadi berbayar. Jangan lagi-lagi menjadi permainan mafia alkes dengan oknum penyelenggara negara,” pungkasnya.
