Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan jajaran menterinya tetap dapat melanjutkan kekuasaan eksekutif federalnya lantaran tidak ada bukti yang jelas soal kehilangan dukungan mayoritas anggota parlemen.
Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Malaysia Idrus Harus pada Kamis (8/7/2021) seperti dikutip dari Channel News Asia.
"Seperti yang ada sekarang, pemerintah tidak menerima fakta yang jelas yang membuktikan bahwa perdana menteri tidak lagi mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen,” seperti dikutip dari pernyataannya.
Berdasarkan konstitusi federal yang berlaku di Malaysia, dukungan kepada pemimpin ditentukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak dari pernyataan pemimpin politik.
"Oleh karena itu, secara hukum, Perdana Menteri YAB dan menteri Kabinet yang ada sekarang ini masih dapat menjalankan kekuasaan eksekutif federal,” kata Idrus.
Atmosfer politik di Malaysia terguncang setelah Presiden United Malays National Organisation (UMNO) Ahmad Zahid, partai berkuasa di Malaysia, mencabut dukungannya kepada PM Muhyiddin dan memintanya untuk mundur.
Baca Juga
Dia juga meminta adanya segera penunjukan perdana menteri untuk sementara agar fokus menangani pandemi Covid-19. Setelah kekebalan komunitas atau herd immunity tercapai, Ahmad Zahid meminta perdana menteri agar membujuk raja untuk menyelenggarakan pemilu ke-15.
Sementara itu, koalisis oposisi Pakatan Harapan (PH) juga meminta PM Muhyiddin agar mengundurkan diri karena telah kehilangan dukungan dari mayoritas parlemen.
Namun, dewan kepresidenan PH menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengadakan pemilihan umum, pemilihan negara bagian atau pemilihan sela mengingat tingginya jumlah kasus Covid-19 dan meningkatnya tekanan pada infrastruktur kesehatan Malaysia.
Pada Rabu, PM Muhyiddin baru saja melakukan reshuffle dengan mempromosikan sejumlah menterinya menjadi menteri senior, seperti Menteri Senior Pertahanan Ismail Sabri Yakoob menjadi Deputi Perdana Menteri dan Hishammuddin Hussein menjadi Menteri Senior.
Terdapat spekulasi bahwa pemimpin UMNO, termasuk Ismail Sabri dan Hishammuddin enggan memisahkan diri dari pemerintahan Perikatan Nasional saat ini di tengah pandemi.
Sejumlah anggota kabinet dan pejabat senior dilaporkan keluar masuk dari kediaman Muhyiddin pada Kamis pagi.
