Bisnis.com, JAKARTA -- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menyidangkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) pada Selasa (6/7/2021).
Agenda sidang dengan nomor perkara 257/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst adalah pembuktian surat susulan dari kuasa hukum termohon (WSBP).
"Persidangan sebelumnya, kuasa Hukum pemohon tidak hadir dalam persidangan, sehingga hakim ketua menjadwalkan ulang kembali agenda sidang pada tanggal 6 Juli 2021," demikian penjelasan perseroan dalam keterbukaan informasi, Jumat (2/7/2021).
Sebelumnya, badai gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU rupanya belum berhenti menerpa PT Waskita Beton Precast Tbk (Waskita Beton). Kali ini Waskita Beton harus menghadapi dua gugatan PKPU sekaligus.
Dua gugatan itu diajukan masing-masing oleh PT Sinar Mutiara Sempurna beserta PT Samudra Raya Jaya dan PT Honindo Pratama Mandiri. Pengajuan permohonan PKPU dilakukan pada Senin (31/5/2021).
Padahal, beberapa waktu lalu emiten beton berkode WSBP tersebut baru saja lolos dari gugatan PKPU yang dimohonkan oleh PT Existama Putranindo.
Dalam petitum gugatan yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, para pemohon meminta hakim untuk menetapkan Waskita Beton dalam status PKPU sementara selama 45 hari.
Selain itu mereka juga meminta hakim PN Jakpus untuk menunjuk hakim pengawas dan tim pengurus jika PKPU Waskita Beton dikabulkan di pengadilan.
"Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon PKPU untuk seluruhnya," demikian dikutip dari laman resmi PN Jakpus, Selasa (8/6/2021).
Adapun gugatan pertama PT Honindo Pratama Mandiri terkait dengan nilai kewajiban yang di PKPU-kan senilai Rp19,9 miliar. Sementara gugatan kedua diajukan oleh PT Sinar Putra Mandiri dengan nilai kewajiban senilai Rp4,5 miliar.
"Utang vendor PT Samudra Jaya Raya telah dibayarkan perseroan," tulis keterbukaan informasi yang disampaikan oleh pihak WSBP dikutip Bisnis, Jumat (11/6/2021).
Pihak WSBP mengakui permohonan PKPU itu muncul karena terbatasnya likuiditas perseroan untuk melunasi utang kepada para vendor. Perseoran saat ini sedang melakukan efisiensi biaya dan modal kerja untuk menjaga likuiditas tetap terjaga.
Sementara terkait permohonan PKPU, pihak WSBP tengah melakukan komunikasi dengan para vendor yang dimaksud. "Kami tetap berkomitmen untuk mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik," jelasnya.
