Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat seiring melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia.
Rencana kebijakan PPKM Darurat dikabarkan ikut dibahas dalam rapat terbatas (ratas) Istana yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi pada Selasa, (29/6/2021).
Dilansir dari Tempo.co, PPKM Darurat akan berlaku di zona merah, salah satunya di Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan PPKM Darurat rencananya akan diterapkan selama dua pekan ke depan.
Dengan kebijakan ini, pemerintah dikabarkan bakal menutup semua restoran dan mal secara penuh. Begitu pula dengan perkantoran, dimana akan diberlakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) 100 persen.
"Iya," ujar salah satu sumber istana membenarkan informasi tersebut seperti dikutip dari Tempo.co, Selasa (29/6/2021).
Baca Juga
Bukan itu saja, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan disebut akan mengambil alih penanganan pandemi Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali. Sementara untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali, dipegang oleh Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto.
Federasi Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah (IFRC) memperingatkan bahwa Indonesia tengah berada “di ambang bencana” akibat infeksi Virus Corona yang dipicu oleh gelombang varian Delta, sehingga mengancam kelumpuhan sistem kesehatan.
Lembaga itu menyatakan, bahwa peningkatan kapasitas untuk perawatan medis sangat diperlukan, selain pengujian dan vaksinasi dalam keadaan darurat medis. Kekurangan kapasitas rumah sakit dan ancaman pasokan oksigen di Jakarta dan daerah lainnya telah memperburuk keadaan, menurut IFRC.
“Setiap hari kami melihat varian Delta ini membawa Indonesia lebih dekat ke tepi bencana Covid-19,” kata Jan Gelfand, Kepala IFRC untuk Indonesia dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Aljazeera.com, Selasa (29/6/2021).
