Bisnis.com, JAKARTA - Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando mengatakan mengatakan keempat bukti yang disebutkan BEM UI lemah secara logika.
Seperti diketahui, unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada Minggu (27/6/2021) membuat ramai dunia maya lantaran menyebut Presiden Joko Widodo “is the king of lip service.”
Mereka menyebut Presiden Jokowi mengobral janji tanpa menepatinya dan menyebut beberapa beleid kontroversial, seperti revisi UU ITE, UU KPK, dan ancaman represi yang dihadapi oleh kaum pelajar.
"Kayaknya anak-anak BEM UI ini tim risetnya tidak baca apa yang dibuat pemerintah dalam menyajikan revisi UU ITE," ujarnya dalam Debat Terbuka yang dimoderatori Jurnalis Tempo Bagja Hidayat pada Senin (28/6/2021) malam melalui virtual.
"Timnya BEM nggak ngerti dengan apa yang dia kritik. Pasal-pasal yang diajukan pemerintah justru pasal-pasal yang represif. Padahal, sama sekali tidak," ungkapnya.
Kendati demikian dia mengaku mendukung kebebasan berekspresi di mana negara tidak boleh campur tangan terhadap ruang gerak kebebasan berekspresi, dengan menyebut pernah mengkritik penangkapan Ahmad Dhani dan Jerinx.
Baca Juga
Sebagai bagian dari kaum intelektual, kritikan dari mahasiswa seharusnya didasari dengan bukti yang benar menggunakan paper yang ilmiah atau diskusi.
"Kalau cuma [posting] seperti yang dibikin ini, sorry to say, enggak level lah BEM UI. Enggak harus BEM UI, BEM mananapun" tuturnya.
Sementara itu, lawan debatnya, Delpedro Marhaen dari Blok Politik Pelajar menyerang Ade Armando dengan mengatakan bahwa apa yang disampaikan dalam tweet-nya yang menyerang BEM UI dengan ungkapan "pandir" dan "menyogok masuk UI", justru berbeda dengan pernyataan pada saat debat terbuka.
"Omongan hari ini begitu kontradiktif. Mungkin ini salah satu bukti lip service juga ya," tuturnya.
Dia menjelaskan bahwa pemberangusan kebebasan akademik tidak hanya terjadi di UI, tetapi juga di universitas lainnya, seperti diskusi CLS UGM dan mahasiswa Unhas dikeluarkan atau drop out karena berdemo.
"Dipanggil ke kampus jam 5 sore, terus pembubaran diskusi Papua, teror dalam diskusi pemakzulan presiden, dan sederet pemberangusan kebebasan akademik lainnya yang terjadi di rezim Jokowi, apakah itu gambaran yang ideal dengan teori kebebasan sipil dan demokrasinya," ungkapnya.
