Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ketimbang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala mikro.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menilai PPKM Mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat terkait penanganan Covid-19.
“Lonjakan kasus Covid-19 sulit dikendalikan. Pemerintah harus segera berlakukan PSBB, bahkan lockdown total,” tegas Netty dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (23/6).
Menurut Netty PSBB diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah menetapkan aturan lebih lanjut terkait PSBB melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.
Pandemi akan efektif dikendalikan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, tegas dan melibatkan partisipasi luas masyarakat, katanya.
“Masyarakat harus dipaksa agar disiplin prokes melalui aturan yang ketat dan tegas. Tanpa aturan yang tegas dan [hanya] setengah hati, masyarakat yang sudah jenuh dengan keadaan pandemi akan abai dan tidak peduli,” katanya.
Menurut Netty opsi pemberlakukan PSBB seperti di awal pandemi harus diambil karena telah terbukti mampu menurunkan angka kasus secara signifikan.
Diketahui jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai lebih dari dua juta, tepatnya 2.004.445 pada Senin (21/6). Dalam kurun waktu 24 jam, pemerintah melaporkan penambahan 14.536 kasus baru.
“Jika tak segera diambil kebijakan yang lebih ketat, maka kasus Covid-19 di Tanah Air akan semakin buruk. Jangan sampai kita mengalami seperti India dan Malaysia yang kewalahan mengendalikan pandemi. Laksanakan strategi tarik rem dengan pemberlakuan PSBB minimal dalam masa 14 hari,” kata Netty.
Legislator dapil Jawa Barat VIII tersebut menambahkan saat ini banyak anak-anak sebagai kelompok rentan yang sudah terpapar Covid-19.
Berdasarkan data, Jakarta mencatatkan penambahan kasus harian sebanyak 5.582 kasus, 879 di antaranya adalah anak-anak.
“Aturan yang ketat dan tegas dalam penerapan prokes harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan faskes yang memadai, termasuk untuk anak-anak yang membutuhkan penanganan lebih spesifik," ujarnya.
Netty mengingatkan pemerintah agar tidak lamban bertindak guna mengantisipasi antrean bahkan penumpukan pasien di IGD karena ruang perawatan penuh.
"Segera tambah fasilitas perawatan semisal Wisma Atlet, bahkan siapkan skenario Rumah Sakit Lapangan untuk antisipasi lonjakan pasien," katanya.
