Bisnis.com, JAKARTA--Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar mengatakan pihaknya akan kembali melakukan pengetatan masuk Kompleks Parlemen setelah hingga saat ini tercatat 11 Anggota DPR dan banyak staf pendukung terpapar Covid-19.
"Data hingga hari ini yang terpapar virus Corona, tenaga ahli ada 11 orang, anggota Pengamanan Dalam (Pamdal) dan TV kru Parlemen ada 7 orang, PNS 17 orang, dan anggota DPR sebanyak 11 orang," kata Indra yang dikutip, Jumat (18/6/2021).
Dia mengakui karena adanya lonjakan kasus Covid-19, beberapa komisi di DPR seperti Komisi I dan Komisi VIII DPR melakukan penundaan rapat-rapat. Alasannya karena ada anggota DPR, aparatur sipil negara (ASN), tenaga ahli, dan petugas kebersihan yang terpapar Covid-19.
Pihaknya akan melakukan pengetatan khususnya terkait kehadiran fisik dalam rapat-rapat di komisi dan akan diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. (17/6).
"Salah satu wacana yang akan disampaikan, misalnya, apakah nanti ke depan hanya dihadiri oleh Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan selebihnya melalui virtual. Nanti memperketat semua rapat untuk memastikan semuanya sesuai dengan protokol kesehatan," ujarnya.
Indra menjelaskan, untuk ASN DPR RI sudah diambil keputusan yaitu kehadiran yang dibatasi yaitu 75 persen bekerja dari rumah atau WFH.
Sementara itu menurut dia, untuk anggota DPR, akan diputuskan dalam Rapat Bamus dan wacana-nya kehadiran fisik dalam rapat hanya dihadiri pimpinan rapat, sedangkan anggota hadir secara virtual.
"Tinggal nanti pola kerjanya yang akan diputuskan oleh Pimpinan DPR dalam Rapat Bamus pada Kamis sore. Nanti pengaturannya adalah menyangkut memperketat semua rapat atau sidang untuk memastikan semuanya sesuai dengan prokes," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ada kemungkinan akan diambil keputusan membatasi kehadiran fisik dalam rapat-rapat di DPR.
"Hari ini Rapat Bamus akan diputuskan terkait langkah ke depan, tapi ada kemungkinan kegiatan di DPR mulai pekan depan akan sangat dibatasi kehadiran fisik," kata Dasco di Kompleks Parlemen.
Dia mengatakan, Pimpinan DPR sudah memantau terkait kondisi Komisi I dan Komisi VIII DPR yang mengambil keputusan untuk menghentikan kegiatan disebabkan ada anggota DPR dan staf pendukung yang tertular Covid-19.
Karena itu menurut dia, kegiatan DPR pada pekan depan akan sangat dibatasi kehadiran fisik mengikuti ketentuan protokol kesehatan secara ketat, seperti yang pernah diterapkan DPR saat kasus Covid-19 mengalami lonjakan di masalalu.
"Karena itu nanti tingkat kehadiran yang sangat kecil dan banyak dilakukan sebagian besar secara virtual untuk mengantisipasi lonjakan Covid-19 di DPR RI," ujarnya.
