Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi Pedesaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sadarestuwati, menyebut kondisi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) berantakan atau amburadul.
Hal ini terjadi karena ada sejumlah permasalahan yang membelit kementerian yang posisi menterinya dijabat oleh Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Halim Iskandar.
Permasalahan itu, menurut Sadarestuwati, adalah adanya permintaan reformasi struktural dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Permintaan itu datang pada 2019 lalu, yang bernama perubahan struktur organisasi dan tata kerja.
“Tapi yang terjadi begini, amburadul. Posisi dirjen saja baru keisi,” ujar politikus PDIP ini, Selasa (15/6/2021).
Jabatan yang dimaksud Sadarestuwati adalah Direktur Jenderal Pembangunan Desa, dan Pedesaan.
Posisi itu dijabat oleh Sugito, yang baru dilantik oleh Menteri Abdul Halim pada Senin (14/6/2021).
Baca Juga
Sadarestuwati berharap posisi itu diisi oleh orang profesional, dan paham di bidangnya.
“Jangan sampai asal bapak senang. Repot, karena akan nurut saja untuk membuat program,” ujarnya.
Wakil Sekjen PDIP tersebut juga menyoroti permasalahan anggaran. Menurut dia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pernah mengeluhkan minimnya anggaran. Namun, hal ini bertolak belakang dengan biaya renovasi rumah dinas Menteri Abdul Halim Iskandar yang nilainya mencapai Rp 4 miliar.
Sadarestuwati menuturkan, angka itu tak pernah tertuang dalam pembahasan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
“Ini anggaran dari mana? Perlu dipertanyakan,” ujarnya.
Dia juga menyoroti adanya pemberian karpet merah bagi perusahaan yang ingin melakukan tender di Kementerian.
“Ada proyek yang hanya boleh satu bendera saja.”
Menurut Sadarestuwati, selama lebih dari 10 tahun menjabat sebagai Anggota Pedesaan DPR, ia melihat tak pernah ada perbaikan di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes).
Karena itu, dia mengatakan lebih baik Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dibubarkan saja.
“Semua serba aneh. Saya harap, suara ini didengarkan Presiden dan penegak hukum,” katanya.
