Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PM Vietnam Minta Pemerintah Lokal Longgarkan Pembatasan Covid-19

Kebijakan pembatasan disebut menghalangi negara untuk mencapai tujuannya melawan virus sambil membangkitkan perekonomian.
Mutiara Nabila
Mutiara Nabila - Bisnis.com 06 Juni 2021  |  14:35 WIB
Dokumentasi - Seorang pria mengendarai sepeda membawa anak-anak  melewati sebuah jalan di tengah mewabahnya virus Corona (COVID-19), di Hanoi, Vietnam, Senin (27/7/2020)./Antara - Reuters/Kham
Dokumentasi - Seorang pria mengendarai sepeda membawa anak-anak melewati sebuah jalan di tengah mewabahnya virus Corona (COVID-19), di Hanoi, Vietnam, Senin (27/7/2020)./Antara - Reuters/Kham

Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh meminta pemerintah lokal untuk melonggarkan aturan pembatasan Covid-19. Kebijakan pembatasan  disebut menghalangi negara untuk mencapai tujuannya melawan virus sambil membangkitkan perekonomian.

Vietnam saat ini menghadapi kasus Covid-19 terburuk selama pandemi dengan rata-rata 5.500 kasus per hari di 39 provinsi dari total 69 provinsi sejak akhir April 2021, termasuk di Hanoi dan Ho Chi Minh City.

Lantaran lonjakan kasus tersebut, pemerintah setemppat menerapkan aturan pembatasan sosial untuk mengendalikan penyebaran virus serta melakukan pengawasan pada mereka yang kembali setelah melakukan perjalanan, khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak paling banyak.

“Beberapa lokasi, sudah menerapkan aturan yangs angat ketat yang mempengaruhi aktivitas prodduksi dan bisnis, membuat rantai pasokan dan produksi dalam skala besar terancam terganggu,” kata Chinh, dilansir Bloomberg, Minggu (6/6/2021).

Dia memastikan otoritas negara akan memberlakukan karantina pada orang yang perlu dikarantina dan tidak membatasi transportasi serta perdagangan.

Permintaan untuk melonggarkan aturan muncul bersamaan ketika Pemerintah Ho Chi Minh yang berbatasan dengan provinsi Dong Nai meminta untuk menerapkan rencana pengendalian penyebaran virus yang tidak membebani transportasi barang dan jasa dan pergerakan para pekerja antarkota dan provinsi.

Otoritas di Dong Nai, sebagai rumah 32 perusahaan industri, dikritik keras lantaran menerapkan karantina mandiri selama 21 hari atau karantina berbayar di Hotel, bagi mereka yang kembali dari Ho Chi Minh mulai 5 Juni 2021.

Seumlah media lokal menyebutkan bahwa jalan nasional yang menghubungkan Ho Chi Minh dengan Dong Nai mengalami antrean panjang, terisi oleh truk barang, bus penumpang, dan motor, dan banyak perjalanan ke Dong Nai yang dibatalkan karena menghindari karantina 21 hari.

Kota Ho Chi Minh menerapkan aturan pembatasan sosial mulai 31 Mei 2021 selama 15 hari, termasuk menutup bisnis esensial dan membatasi pertemuan agar tak lebih dari 10 orang di tempat umum. Aturan tersebut juga mengunci satu distrik.

Setidaknya ada 15 provinsi dan kota yang mewajibkan karantina 14-21 hari setelah kembali dari Ho Chi Minh dan daerah lain yang angka kasusnya tinggi.

Ho Chi Minh, dengan populasi hampir 10 juta orang, melaporkan rata-rata 355 kasus lokal dan 1 kematian sejak 18 Mei 2021, dengan kasus paling banyak berkaitan dengan kelompok keagamaan.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan setempat, wilayah yang paling terdampak antara lain Provinsi Bac Giang, dan Bac Ninh yang menjadi rumah dari pabrik elektornik global, serta Hanoi.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

vietnam ho chi minh city Covid-19
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top