Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Komisi II Gelar Raker Tertutup Bahas soal TWK Pegawai KPK

Komisi II DPR meminta penjelasan dan keterangan dari Kemenpan-RB dan BKN terkait dengan proses TWK terhadap para pegawai KPK.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 31 Mei 2021  |  16:26 WIB
Logo KPK. (Antara - Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara - Benardy Ferdiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi II DPR RI dan pemerintah melakukan pembahasan terkait tes wawasan kebangsaan terhadap calon aparatur sipil negara (ASN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pembahasan isu tersebut dilakukan dalam rapat kerja tertutup antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

"Hari ini raker dengan Menpan-RB dan Kepala BKN untuk mendalami informasi yang selama ini berkembang terkait dengan TWK yang saat ini jadi 'goreng-gorengan' di publik," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa Kementerian PANRB dan BKN adalah mitra kerja Komisi II DPR sehingga pihaknya ingin mengetahui secara pasti bagaimana proses tes tersebut.

Doli berharap Komisi II DPR bisa ikut membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif dan KPK menjadi lembaga yang benar-benar diharapkan masyarakat menuntaskan masalah korupsi.

"Jadi, kalau masalah internalnya tidak selesai, jadi bulan-bulanan publik, tentu tidak baik. Ini agar masalah tersebut bisa segera selesai dan KPK mengerjakan aktivitasnya seperti biasa," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa raker tersebut tidak terkait dengan rencana pegawai KPK yang lolos TWK akan dilantik sebagai ASN pada hari Selasa (1/6/2021).

Menurutnya, raker tersebut hanya meminta penjelasan dan keterangan Kemenpan-RB dan BKN terkait dengan proses TWK yang berjalan.

"Pokoknya kami ingin mendengarkan pertama kali nanti tentang proses dalam seleksi ASN di KPK," ungkapnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK dpr bkn ASN kementerian panrb

Sumber : Antara

Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top