Bisnis.com, JAKARTA - Mulai 1 Juni hingga 14 Juni 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat memasuki jilid ke sembilan.
PPKM Mikro 1- 14 Juni akan berlaku di seluruh provinsi. Pendirian kampung tanggung dan pelibatan unsur masyarakat sebagai relawan menjadi bagian dari upaya menekan laju Covid-19 di Indonesia.
Selain itu, implementasi di setiap wilayah juga penting menjadi perhatian.
Sejauh ini, implementasi menjadi persoalan yang belum tuntas sehingga PPKM mikro dikhawatirkan hanya sukses di atas kertas.
Hal itu antara lain diingatkan Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan Covid-19 Hidayatullah Muttaqin.
Ia mengatakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro harus implementatif dengan monitoring dan pengawasan ketat.
"PPKM Mikro jangan hanya berjalan di atas kertas. Faktanya sekarang kebijakan ini ada tapi berasa tidak ada di tengah masyarakat," kata dia di Banjarmasin, Minggu (30/5/2021) seperti dikutip Antara.
Taqin mencontohkan aturan di perkantoran. Pemerintah daerah harus betul-betul memastikan setiap kantor instansi pemerintahan dan swasta berjalan sesuai kebijakan yang berlaku.
Kebijakan work from office atau bekerja di kantor dan work from home atau bekerja dari rumah 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
"Karena sudah acapkali terjadi penularan di lingkungan perkantoran," kata dia.
Begitu pula instruksi lainnya menyangkut tingkat keterisian di rumah makan tidak lebih dari 50 persen dan diutamakan melakukan pembelian secara bawa pulang alias tidak makan di tempat.
Makan di tempat memiliki risiko cukup tinggi terhadap penularan sebab masker harus dilepas. Risiko menjadi lebih parah bila tidak dilakukan jaga jarak sesuai aturan dan ruangannya tertutup. Apalagi jika terjadi tumpukan orang makan bersama.
Di samping penerapan protokol kesehatan dan pembatasan aturan PPKM Mikro secara ketat, Taqin menekankan setiap daerah perlu meningkatkan jumlah testing dan dilakukan secara masif.
Hal itu terutama menyasar penduduk yang memiliki gejala dan pernah melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19.
Deteksi penduduk yang terpapar Covid-19 sebanyak-banyaknya sangat dibutuhkan agar korban dapat dilacak secara dini, sehingga dapat segera diisolasi dan perawatan secara cepat.
Langkah ini perlu untuk mencegah penularan yang lebih masif jika tidak diisolasi serta mencegah keterlambatan penanganan yang bisa berdampak pada peningkatan kasus kematian.
Deteksi dini juga untuk mencegah ledakan kasus agar tidak menyebabkan meningkatnya pasien yang harus dirawat di rumah sakit.
Diakui Taqin konsekuensi dari tes masif yang terarah adalah terjadi lonjakan bahkan ledakan kasus Covid-19 bagi daerah yang menerapkannya.
Tetapi, lanjutnya, strategi ini diperlukan untuk memitigasi lebih banyak pasien yang memerlukan perawatan di rumah sakit akibat keterlambatan deteksi dan penanganan.
"Daerah yang berhasil dalam deteksi dini akan tergambar dengan angka rasio yang lebih kecil antara jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit dengan jumlah kasus aktif," jelasnya.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitangandengansabun
