Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Politisi Demokrat: KPK 'Mati Kutu' di Era Jokowi dan Menkopolhukam Mahfud MD

Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK berujung pada pemberhentian sejumlah pegawai yang disebutkan terlibat dalam sejumlah aksi penyelidikan kasus korupsi besar di Tanah Air.
Oktaviano DB Hana
Oktaviano DB Hana - Bisnis.com 27 Mei 2021  |  09:51 WIB
Gedung KPK - Antara/Hafidz Mubarak A
Gedung KPK - Antara/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Politisi Partai Demokrat Benny K Harman menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 'mati kutu' di era kepemimpinan Joko Widodo sebagai Kepala Negara dan Mahfud MD sebagai Menkopolhukam.

Hal itu diungkapkannya melalui akun Twitternya, Rabu (26/5/2021) pukul 18.55 WIB. Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengatakan bahwa pada awalnya dia menilai Presiden Jokowi akan sungguh memperkuat KPK.

Apalagi, jelas dia, Mahfud MD telah ditunjuk sebagai Menkopolhukam dalam kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Namun, dia mengatakan bahwa perkiraannya tersebut meleset.

"Semula saya pikir Presiden Jokowi benar2 akan melindungi dan memperkuat KPK. Apalagi dgn diangkatnya Prof Mahfud MD jadi Menkopolhukam di periode kedua Presiden Jokowi. Ternyata perkiraan saya meleset. Di tangan mereka berdua KPK mati kutu," tulisnya di Twitter.

Seperti diketahui, polemik terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada pegawai KPK berujung pada pemberhentian sejumlah pegawai yang disebutkan terlibat dalam sejumlah aksi penyelidikan kasus korupsi besar di Tanah Air.

KPK telah menyatakan bahwa 75 pegawainya tidak lolos asesmen TWK. Hasilnya, 51 pegawai telah diberhentikan oleh lembaga anti korupsi dan sisanya dianggap layak untuk dibina lebih lanjut.

Meski demikian, KPK tak memberikan informasi detail mengenai nama-nama pegawai KPK, termasuk nasib salah satu penyidik seniornya Novel Baswedan, yang diberhentikan kemarin.

Keputusan itu menuai protes dari masyarakat termasuk pegiat antikorupsi. Febri Diansyah, mantan Juru Bicara KPK, juga angkat bicara terkait keputusan pemecatan 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK tersebut.

Febri menyebut keputusan pemecatan 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK itu mengindikasikan dua hal. "Berubahnya #75PegawaiKPK menjadi 51 & 24 bagi saya berarti 2 hal: 1. Memperkuat bukti Tes Wawasan Kebangsaan bermasalah," ujar Febri seperti dikutip dari akun Twitter-nya @febridiansyah, Selasa (25/5/2021).

Dia mengatakan sejak awal tes wawasan kebangsaan tidak ada dasar hukumnya di Undang-Undang KPK. Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan.

Terpisah, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengirimkan surat permohonan kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar memberhentikan Ketua KPK Komjen Pol. Firli Bahuri sebagai anggota Polri. Hal itu disampaikan ICW mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi.

"Dasar kami datang ke sini karena dalam pengamatan kami belakangan ini ada serangkaian kontroversi yang dia [Firli] ciptakan sehingga tindakan-tindakan itu meruntuhkan citra Polri di mata publik," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/5/2021).


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK benny k harman
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top