Bisnis.com, JAKARTA -- Isu soal 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status kepegawaian terus menggelinding bak bola panas.
Banyak pihak menuding tes TWK hanya akal-akalan para pimpinan KPK untuk menyingkirkan para pegawai yang memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi. Salah satu nama pegawai yang diduga tak lolos dalam tes tersebut adalah Novel Baswedan.
Kini di tengah panasnya isu tersebut, beredar surat yang secara tidak langsung 'menyingkirkan' ke 75 pegawai KPK. Surat itu ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Ada dua substansi utama dalam petikan surat yang beredar tersebut.
Pertama, surat itu berisi penetapan nama-nama pegawai KPK yang diangggap tak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kedua, surat itu kemudian menegaskan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut.
Bisnis telah mencoba mengonfirmasi kebenaran surat tersebut ke Ketua KPK Firli Bahuri. Namun hingga berita ini diturunkan, Firli belum memberikan jawaban.
Dalam catatan Bisnis, KPK mengatakan pihaknya tidak akan memberhentikan ke-75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan tersebut. Status ke-75 pegawai itu akan dikoordinasikan ke KemenPANRB dan Badan Kepegawain Negara (BKN).
"KPK akan melakukan koordinasi dengan KemenPANRB dan BKN terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat," kata Sekjen KPK Cahya dalam konferensi pers, Rabu (5/5/2021).
Berdasarkan informasi yang dihimpun terdapat beberapa nama populer di antara 75 pegawai yang tidak lulus TWK. Misalnya Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo.
Juga terdapat Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, kasatgas dari internal KPK, pengurus inti wadah pegawai, dan puluhan pegawai KPK yang berintegritas.
Adapun, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, sebanyak 75 pegawai dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). "Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 75 orang," kata Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Rabu (5/5/2021).
