Bisnis.com, JAKARTA - Kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pelarangan mudik dengan alasan pandemi Covid-19 dinilai mulai berkurang. Pasalnya, lonjakan pemudik disebut tetap terjadi di beberapa daerah.
Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu melakukan sosialiasi dan komunikasi yang lebih baik kepada masyarakat ihwal larangan mudik pada Lebaran tahun ini.
Penilaian itu diberikan oleh Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan. Dia menjelaskan bahwa bahkan ada video viral yang menggambarkan ratusan pemudik menerobos aparat di Karawang, Jawa Barat pada Jumat (7/5/2021).
Padahal, pemerintah telah membuat kebijakan pelarangan mudik pada 6-17 Mei 2021. Sebelum dan sesudah tanggal tersebut, masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan pergerakan dan kegiatan di luar daerah, kecuali perlu dan mendesak.
Menurutnya, lonjakan mudik lebaran tengah Pandemi Covid-19 tetap terjadi karena pesan pemerintah tidak tersampaikan dengan baik.
"Pesan dan urgensi pelarangan mudik lebaran dikarenakan potensi peningkatan kasus Covid-19 yang tinggi tidak tersampaikan dengan baik sehingga tetap terjadi mudik di beberapa daerah," ungkap Syarief Hasan seperti dikutip dari laman resmi MPR.
Baca Juga
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini memandang, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pelarangan mudik dengan alasan pandemi Covid-19 juga mulai berkurang karena kebijakan pemerintah yang kontradiktif.
"Pemerintah melarang mudik lebaran namun di sisi lain membiarkan WNA dari Cina masuk ke Indonesia sebagaimana yang tersebar di berbagai pemberitaan," ungkapnya.
Menurut dia, kebijakan yang kontradiktif ini membuat banyak masyarakat abai terhadap arahan pemerintah. "Pemerintah harusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat percaya dan mengikuti kebijakan pelarangan mudik ini."
Padahal, eks Menteri Koperasi dan UKM ini menilai, langkah pelarangan ini sudah tepat untuk meminimalisir potensi penyebaran Pandemi Covid-19. Dia pun menilai, masih tingginya angka positif Covid-19 di Indonesia mesti menjadi perhatian utama Pemerintah.
“Pemerintah harus lebih tegas dalam pengimplementasian protokol kesehatan dan pembatasan masuknya WNA dari episenturum Covid-19 yang diikuti dengan optimalisasi program vaksinasi bagi masyarakat yang rentan,” ungkap Syarief.
