Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengingatkan pemerintah agar dapat mengantisipasi potensi ricuh di masyarakat atas kebijakan larangan mudik Lebaran.
“Kebijakan pemerintah terkait dengan larangan mudik ini menurut saya sudah benar dalam konteks antisipasi. Cuma jangan sampai menjadi gejolak dalam kontek penanganannya,” ucap Jazilul.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Antisipasi Klaster Baru Covid-19 Menjelang Lebaran” di Kompleks Parlemen, Selasa (4/5/2021).
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebutkan terkadang karena rindu masyarakat mengabaikan aturan.
“Namanya kangen, cinta, itu udah enggak ada aturan. Nanti pasti ada yang melanggar karena saking rindunya. Yang kayak begitu gimana cara pemaklumannya? Bagaimana cara memberikan sanksinya supaya terasa adil? Karena lebaran itu ada kaitannya dengan rasa rindu. Mengatur rasa rindu itu memang sulit,” aku Gus Jazil.
Pembicara lainnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan pada dasarnya mendukung kebijakan pemerintah terkait larangan mudik.
Politisi PDI Perjuangan ini mengakui kemungkinan adanya gejolak larangan mudik. Bahkan, ujarnya, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan akan ada sekitar 89 juta orang yang mudik jika tidak ada larangan.
“Ini dengan dilarang saja estimasi dari Kementerian Perhubungan akan ada 27 juta orang yang akan mudik,” katanya.
Dari asumsi sekitar 27 juta pemudik yang mengabaikan larangan pemerintah, Charles mengatakan mungkin saja sebagiannya akan terinfeksi virus Corona atau Covid-19.
Apalagi, menurutnya dengan varian-varian baru Covid-19 dari India dan Afrika Selatan yang memang lebih menular.
Menurut Charles apabila para pemudik yang melanggar aturan itu terinfeksi, hal itu akan menjadi persoalan baru.
