Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sebut Para Jenderal Myanmar Brutal, Barack Obama: Perlu Dihukum

Barack Obama, mantan Presiden AS, gusar dengan krisis di Myanmar karena ratusan warga menjadi korban demi memantapkan kekuasan militer.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 27 April 2021  |  10:40 WIB
Dokumentasi - Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama menjawab pertanyaan dalam diskusi Kongres Diaspora Indonesia ke-4 di Jakarta, Sabtu (1/7). - Antara/Rosa Panggabean
Dokumentasi - Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama menjawab pertanyaan dalam diskusi Kongres Diaspora Indonesia ke-4 di Jakarta, Sabtu (1/7). - Antara/Rosa Panggabean

Bisnis.com, JAKARTA - Barack Obama, mantan Presiden Amerika, menilai perlunya ada sanksi untuk jenderal-jenderal Militer Myanmar yang telah menghancurkan demokrasi dan menimbulkan korban jiwa rakyat sipil.

Obama, yang sempat memperjuangkan transisi demokrasi di Myanmar, gusar dengan krisis dan kekerasan yang terjadi negeri seribu pagoda itu. Apalagi, kata dia, ratusan warga menjadi korban demi memantapkan kekuasan militer di sana.

Obama menegaskan, dirinya mendukung langkah yang diambil administrasi penerusnya dan negara-negara tetangga untuk mengakhiri krisis Myanmar. Salah satunya perihal sanksi. Menurutnya, memang harus ada sanksi untuk jenderal-jenderal Militer Myanmar.

"Upaya ilegal dan brutal Militer Myanmar untuk menghancurkan kemerdekaan di sana tidak akan pernah diterima oleh warganya serta dunia," ujar Obama, seperti dilansir Tempo.co, Selasa, (27/4/2021).

Sejak kudeta Myanmar berlangsung, belasan pejabat Militer Myanmar telah dikenai sanksi oleh berbagai negara. Kedua konglemerasi afiliasi mereka pun disasar, Myanmar Holdings Public Company Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation Limted (MEC).

Kedua konglomerasi berafiliasi dengan Militer Myanmar sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar mereka. Mereka bergerak di industri telekomunikasi, bir, rokok, ban, pertambangan, serta real estate. Tidak berlebihan mengatakan mereka mengontrol sektor strategis Myanmar.

Di Myanmar, situasi belum menunjukkan tanda membaik. Warga masih berdemonstrasi dan berhadapan dengan penembakan maupun penangkapan yang dilakukan Militer Myanmar. Selain itu, junta Myanmar juga belum menindaklanjuti lima poin konsensus yang disepakati dalam KTT Asean pekan lalu.

Hingga berita ini ditulis, menurut data dari Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, total ada 750 orang yang meninggal sejak 1 Februari lalu.

Sementara itu, untuk jumlah tahanan politik di Myanmar, sudah menyentuh angka 3000 lebih.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

obama myanmar junta militer

Sumber : Tempo/Reuters

Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top