Bisnis.com, JAKARTA - Selandia Baru akan menjadi negara pertama yang memberlakukan undang-undang yang memaksa perusahaan keuangannya melaporkan dampak perubahan iklim. Negara ini ingin menjadi negara bebas karbon pada 2050 dan sektor keuangan perlu memainkan perannya.
Menteri Perubahan Iklim Selandia Baru James Shaw mengatakan bank, perusahaan asuransi dan pengelola dana dapat menjalankan aturan ini dengan mengetahui dampak lingkungan dari investasi mereka. Aturan ini diharapkan akan dibacakan pertama kali pada publik pekan ini.
“Undang-undang ini akan membawa risiko iklim dan ketahanan ke pusat pengambilan keputusan keuangan dan bisnis,” tutur Shaw yang dikutip dari BBC, Rabu (14/4/2021).
Sekitar 200 perusahaan terbesar di negara itu dan beberapa perusahaan asing yang memiliki aset lebih dari US$703 akan berada di bawah pengawasan undang-undang tersebut.
Undang-undang akan memaksa perusahaan keuangan untuk tidak hanya menilai investasi mereka sendiri, tetapi juga mengevaluasi perusahaan tempat mereka meminjamkan uang, dalam kaitannya dengan dampak lingkungan mereka.
“Menjadi negara pertama di dunia yang memperkenalkan undang-undang seperti ini berarti kami memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan yang nyata dan membuka jalan bagi negara lain untuk membuat peraturan terkait perubahan iklim,” kata Menteri Urusan Perdagangan dan Konsumen Selandia Baru David Clark.
Baca Juga
Clark juga mengungkapkan bahwa beberapa bisnis telah mulai menerbitkan laporan tentang bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi bisnis, strategi dan posisi keuangan mereka.
Setelah undang-undang tersebut disahkan, perusahaan harus mulai melaporkan dampak perubahan iklim pada tahun 2023. Selain itu, bank semakin mendapat tekanan untuk meningkatkan upaya membantu memerangi perubahan iklim.
