Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Pendidik dan Guru, P2G, menyampaikan sejumlah usulan agar praktik pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas bisa berjalan semestinya.
Hal itu disampaikan P2G karena masih banyak pelanggaran di sekolah-sekolah yang mulai melaksanakan kegiatan belajar secara tatap muka.
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan banyak sekolah yang sudah mulai PTM melakukan pelanggaran protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan.
Selain itu, sekolah belum memenuhi daftar periksa dan belum menuntaskan vaksinasi guru dan pendidik.
P2G menyampaikan lima hal agar PTM bisa berlangsung dengan baik.
Pertama, Pemda diharapkan membentuk Satgas Khusus PTM Sekolah yang melibatkan Kepolisian, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendidikan.
Mereka bertugas memastikan sekolah betul-betul taat protokol kesehatan, termasuk mengatur mobilitas dan ketaatan protokol kesehatan siswa dan guru ketika menggunakan angkutan umum untuk perjalanan ke dan dari sekolah.
Kedua, Pemda diharapkan menindak tegas sekolah dan guru yang melanggar protokol kesehatan.
P2G juga meminta Dinas Pendidikan memaksimalkan peran Satgas Khusus tersebut serta pengawas sekolah untuk melakukan inspeksi mendadak dan mengevaluasi kedisiplinan warga sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Sidak mesti dilakukan setiap hari dan memastikan semua sekolah terawasi dengan baik. Pelanggaran terhadap 3M dan protokol kesehatan baik di sekolah maupun luar sekolah harus betul-betul zero tolerance, sebab sekolah dan guru adalah entitas edukatif, yang berfungsi mendidik dan menjadi teladan publik," ujar Satriwan melalui keterangan tertulis, Rabu (7/4/2021).
Ketiga, P2G mendesak Pemerintah Daerah mengakselerasi proses vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan.
P2G juga meminta Kemendikbud menegaskan dan mengingatkan kembali agar Dinas Pendidikan dan Sekolah dipastikan sudah mengisi Daftar Periksa Kesiapan Sekolah Tatap Muka. Dipastikan juga bahwa Dinas Pendidikan mengkroscek sekolah yang sudah mengisi Daftar Periksa tersebut.
Berdasarkan data P2G, hingga 7 April 2021, sekolah yang mengisi daftar periksa baru 52,87 persen atau 282.940 sekolah. Sementara itu, sekolah belum merespons sebanyak 252.210 atau 47,13 persen.
Keempat, Satriwan meminta agar Dinas Pendidikan setempat memberikan bekal pelatihan metode cyber pedagogy dan blended learning kepada para guru.
“Guru harus dibekali kompetensi melaksanakan pembelajaran ganda, memadukan yang konvensional dengan digital di waktu yang bersamaan. Cyber pedagogy ini tidak pernah didapatkan saat belajar di LPTK oleh para calon guru,” ujar Satriwan.
Kelima, P2G meminta sekolah jujur dan terbuka, jika tidak siap melakukan Uji Coba PTM. Jangan karena ada desakan Dinas Pendidikan, sekolah tetap melaksanakan uji coba PTM, padahal sarana pendukung prokes dan Daftar Periksa belum dipenuhi.
