Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Gawat! Kubu AHY Klaim Kantor DPP Partai Demokrat akan Direbut Paksa Moeldoko

Setelah upaya pengambilalihan partai, kubu AHY mengklaim kubu Moeldoko sedang menyusun rencana untuk menduduki secara paksa kantor DPP Demokrat.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 30 Maret 2021  |  12:40 WIB
Mantan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief (tengah) bergegas saat akan menjalani proses rehabilitasi di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Cawang, Jakarta, Rabu (6/3/2019). - ANTARA/Aprillio Akbar
Mantan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief (tengah) bergegas saat akan menjalani proses rehabilitasi di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Cawang, Jakarta, Rabu (6/3/2019). - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief menginstruksikan kepada seluruh kader untuk siap siaga dan waspada.

Instruksi itu dikeluarkan menyusul adanya indikasi kantor DPP Partai Demokrat akan direbut paksa oleh kubu Moeldoko.

Kepada seluruh kader, sesuai dg permenkumham, batas menyatakan dokumen KLB brutal diterima/lengkap atau tidak adalah hari ini 30 Maret 2021. Namun batas Depkumham umumkan itu tgl 6 April 2021 (bisa lebih cepat). Tetap waspada karena ada indikasi Kantor DPP akan direbut paksa,” cuitnya melalui akun Twitter @Andiarief_, Selasa (30/3/2021).

Seperti diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrat kubu KLB Muhammad Rahmad menyebutkan kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi dibeli saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Ketua Umum dengan harga Rp 100 miliar lebih.

Namun sertifikat jual belinya tidak tercatat atas nama Partai Demokrat, tapi atas nama perorangan pribadi.

Menanggapi hal tersebut Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah dan menyebutnya sebagai fitnah.

“Melihat rumah kami, Demokrat, lalu ribut mempertanyakan urusan sertifikat tanah atau aset lainnya dari rumah kami. Seakan-akan dia yang punya rumah," kata Herzaky dalam keterangan resmi beberapa waktu lalu.

Sementara itu, ihwal keabsahan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Andi Arief optimistis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.

Pasalnya, dia menilai sejumlah syarat yang mutlak terpenuhi untuk penyelenggaraan KLB tidak terpenuhi seperti tidak mendapatkan izin dari ketua majelis tinggi yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan jumlah minimal perwakilan di tingkat DPD yang tidak terpenuhi.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sby partai demokrat moeldoko
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top