Bisnis.com, JAKARTA -- Piter Rasiman menjadi terdakwa korupsi Jiwasraya terakhir yang akan segera diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Senin (29/3/2021) mendatang.
Selain didakwa melakukan korupsi, Piter sepertinya juga mengikuti jejak Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat, yakni dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Jerat TPPU diterapkan pasalnya berdasarkan hasil penyidikan Kejagung, Piter bersama dengan Heru Hidayat diduga telah menempatkan, mentransfer, atau mengalihkan uang hasil korupsi Jiwasraya ke dalam berbagai aset yang disimpan di dalam negeri maupun luar negeri.
"Tindakan itu bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yaitu dengan menggunakan nama orang lain atau diri sendiri untuk pembelian-pembelian tersebut," demikian dikutip dari dakwaan Piter Rasiman, Kamis (25/3/2021).
Atas dugaan tersebut, jaksa mendakwa Piter dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Selain itu, Piter juga dikenakan dakwaan subsider Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Adapun dalam konstruksi kasus Jiwasraya, Piter diduga berperan sebagai pihak yang mengatur dan mengendalikan lawan transaksi (counterparty) dalam pengelolaan instrumen investasi saham dan reksa dana dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).
"Yang bersangkutan telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Hary Prasetyo, Hendrisman Rahim, Syahmirwan, Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Joko Hartono Tirto, melawan hukum," demikian dakwaan yang disampaikan Kejaksaan Agung (Kejagung) ke PN Tipikor dikutip, Kamis (25/3/2021).
Dalam catatan Bisnis, kasus yang menjerat Piter Rasiman bermula pada tahun 2008 - 2018.
Saat itu, Joko Hartono Tirto melakukan pertemuan dengan Syahmirwan dan Hary Prasetyo atas persetujuan Hendrisman Rahim membicarakan pengaturan investasi saham dan reksadana milik PT Asuransi Jiwasraya atau AJS.
Rencana itu kemudian ditindaklanjuti oleh Pieter pada tahun 2011--2016 dengan cara mendirikan beberapa perusahaan-perusahaan nominee dan membuat beberapa nominee perseorangan yang akan digunakan sebagai counterpart (lawan transaksi) dan transaksi penerimaan uang dalam skema transaksi dana kelola PT AJS.
Skema transaksinya melalui 13 manajer investasi untuk 21 produk reksadana atas persetujuan dari Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto dan Moudy Mangkey guna pengaturan investasi saham dan reksadana PT. AJS.
Adapun perusahaan-perusahaan itu antara lain PT Baramega Persada, PT Dexindo Jasa Multiarta, PT Dexa Indo Pratama, PT Tarbatin Makmur Utama, Permai Alam Sentosa, Topaz International, dan Topaz Investment.
Pieter Rasiman kemudian melaksanakan pengaturan investasi bersama Joko Hartono Tirto melalui Moudy Mangkey dengan cara pembelian atau penjualan saham secara direct pada pasar negosiasi maupun pasar reguler melalui roker baik subscription maupun redemption melalui Manager Investasi.
Pieter juga melaksanakan penyampaian pesan dari Heru Hudayat melalui Joko Hartono yaitu ditunjuk sebagai counterparty untuk melakukan pengendalian investasi PT.AJS.
Mereka kemudian mengatur isi portofolio saham PT.AJS yakni menentukan jenis, volume dan harga saham serta menentukan broker dan Manager Investasi mana saja yang akan digunakan dalam investasi PT. AJS sesuai kesepakatan dalam pertemuan-pertemuan antara Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan beberapa orang lainnya.
Saham-saham tersebut secara fundamental perusahaan (emiten) merugi dan berkinerja buruk serta tidak memberikan keuntungan karena mempunyai likuiditas yang rendah dengan adanya manipulasi perdagangan. Akibatnya negara rugi senilai Rp16,8 triliun.
Berdasarkan fakta hukum yang didukung dengan adanya alat bukti, Pieter Rasiman akan segera diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dia didakwa dengan Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Selain itu dia juga dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
.jpg?w=300&h=221)
