Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Demokrat Versi KLB Sebut AD/ART yang Kini Terdaftar Tidak Sah, Kok Bisa?

Demokrat kubu Moeldoko meminta pemerintah untuk membatalkan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 25 Maret 2021  |  15:03 WIB
Pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun (tengah) didampingi para kader lainnya menjawab pertanyaan wartawan saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. - Antara/Endi Ahmad
Pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun (tengah) didampingi para kader lainnya menjawab pertanyaan wartawan saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. - Antara/Endi Ahmad

Bisnis.com, JAKARTA - Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad meminta pemerintah membatalkan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 2020 karena tidak memenuhi syarat formal.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021) dikutip dari siaran langsung YouTube KompasTV.

Menurutnya, berdasarkan pengakuan saksi fakta AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 dibuat, dibahas, dan disahkan di luar kongres sebagai forum tertinggi atau bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Partai Politik.

“Sehingga proses pembentukan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 tersebut sesungguhnya tidak memenuhi syarat formal,” kata Rahmad.

Lebih lanjut, jika AD/ART tersebut dibatalkan, sambungnya, maka ada kekosongan aturan dasar dalam tubuh Partai Demokrat sehingga otomatis dikembalikan kepada kedaulatan anggotanya.

Walhasil, KLB yang diklaimnya dihadiri oleh perwakilan tingkat DPP, DPD, dan DPC dan telah menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan jajaran petinggi lainnya adalah sah secara hukum dan sesuai dengan konstitusional.

“Berdasarkan konstitusi, undang-undang parpol dan teori persekutuan perdata bahwa KLB dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan kedaulatan anggota maka KLB Partai Demokrat di Deli Serdang adalah sah secara hukum,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah pengurus Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatra Utara menggelar konferensi pers di Hambalang Sport Center, Citereup, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (25/3) siang.

Pengurus Demokrat versi KLB, Darmizal mengatakan acara digelar di Hambalang yang disebutnya sebagai tempat paling bersejarah karena terkait kasus korupsi yang menjerat sejumlah kader Partai Demokrat.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

hambalang partai demokrat moeldoko agus harimurti
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top