Bisnis.com, JAKARTA - Penelitian dan pengembangan Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dihentikan sementara. Informasi tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmidzi membenarkan informasi yang menyebut penelitian dan pengembangan Vaksin Nusantara dihentikan sementara.
“Diminta oleh RS Kariadi untuk ditunda sementara untuk menyiapkan kesiapaan sarana untuk pelaksanaan uji coba klinis tahap kedua,” kata Nadia melalui pesan singkat kepada Bisnis, Selasa (23/3/2021).
Adapun, informasi mengenai penghentian penelitian Vaksin Nusantara juga diungkap oleh epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono melalui akun Twitter pribadinya.
Dia mengunggah surat yang diteken Plt Direktur Utama (Dirut) RSUP dr Kariadi, Semarang, Dodik Tugasworo Pramukarso dan ditujukan kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin.
"Menindaklanjuti laporan singkat rapat kerja komisi IX DPR yang membahas mengenai penjelasan tentang dukungan Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara tanggal 10 Maret 2021, dengan ini kami sampaikan bahwa sebagai site research, mohon ijin untuk menghentikan sementara penelitian ini," demikian bunyi surat tersebut.
Baca Juga
Adapun, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) menyampaikan alasan mengapa belum memberikan lampu hijau untuk Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis II dan III.
Kepala BPOM Penny K. Lukito beralasan proses penelitian dan pengembangan vaksin Covid-19 tersebut tidak memenuhi kaidah etika penelitian dan pengembangan vaksin.
Penny menyebut tim peneliti vaksin Nusantara tidak memenuhi unsur komite etik terkait keselamatan subyek penelitian. Selain itu, Penny menambahkan, data keamanan pada uji fase pertama yang disampaikan kepada BPOM rancu.
“Pemenuhan kaidah good clinical practice juga tidak dilaksanakan dalam penelitian ini, dalam persetujuan yang diberikan oleh BPOM, komite etik dikeluarkan oleh RSPAD tetapi pelaksanaan penelitian ada di rumah sakit dr. Kariadi,” kata Penny dalam Raker bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu (10/3/2021).
Ihwal data keamanan yang rancu itu, Penny mengatakan, BPOM telah melayangkan surat untuk menerima tanggapan dari tim peneliti vaksin nusantara per tanggal 3 Maret 2021 lalu.
Dia menuturkan BPOM juga bakal mengadakan pertemuan atau hearing dengan tim peneliti vaksin Nusantara untuk menindaklanjuti polemik tersebut.
“Saya hanya memberikan komentar data yang diberikan tadi tidak sama dengan data yang diberikan pada BPOM, kami sudah memberikan evaluasi dan memberikan surat pada tim peneliti,” tuturnya.
Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk memastikan setiap penelitian dan pengembangan vaksin di dalam negeri memenuhi unsur good laboratory practice, good clinical trial practice dan good manufacturing pratice.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga turut menaruh perhatian pada pengembangan vaksin buatan dalam negeri, termasuk Vaksin Nusantara.
Jokowi meminta agar penelitian dan pengembangan vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara untuk mengikuti prosedur dan kaidah keilmuan.
“Untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu mereka juga harus mengikuti kaidah-kaidah saintifik, kaidah-kaidah keilmuan,” kata Jokowi dalam keterangan pers yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Jumat (12/3/2021).
Selain itu, Kepala Negara juga menekankan, uji klinis yang ditempuh juga harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Uji klinis juga harus dilakukan secara terbuka, bersifat transparan, serta melibatkan banyak ahli.
Dia menilai persyaratan dan tahapan tersebut penting dilakukan untuk membuktikan bahwa proses pembuatan vaksin sangat mengedepankan unsur kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Selain itu, Jokowi juga menyatakan bahwa pengembangan vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara harus mendapat dukungan semua pihak.
“Dalam situasi pandemi saat ini, tentu kita semuanya mendukung adanya penelitian dan pengembangan baik itu obat maupun vaksin agar terwujud kemandirian di bidang farmasi, sekaligus untuk percepatan akses ketersediaan vaksin di masa pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.
