Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Direktur Utama Bulog Budi Waseso berjuang untuk tidak mengimpor beras.
"Pak Buwas, panen tahun ini sangat bagus..jangan mau untuk impor...please fight Pak," tulis Susi dalam akun twitter @susipudjiastuti, Kamis (18/3/2021).
Budi Waseso (Buwas) pada media menjelaskan ada rencana impor 1 juta ton pada awal tahun. Pertimbangan yang mendasari, beras impor akan jadi cadangan pemerintah dan sudah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas.
Dalam rapat dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (15/3/2021), Buwas mengaku kesulitan dalam menyalurkan beras yang ada di gudang milik perseroannya apabila harus melakukan impor lagi sebesar 1 juta ton sebagaimana yang telah direncanakan pemerintah.
Namun demikian, pihaknya siap untuk menampung beras hingga 3,6 juta ton sesuai kapasitas gudang Bulog di seluruh Indonesia. Hanya saja, ia meminta agar ada pangsa pasar untuk menyalurkan beras yang diserap.
"Kalau kami membeli sebanyak apapun kami siap, asalkan hilirnya dipakai," kata Budi yang akrab disapa Buwas tersebut.
Baca Juga
Dia menyebut Bulog telah kehilangan pangsa pasar sebesar 2,6 juta ton beras per tahun dikarenakan Program Rastra (beras untuk keluarga sejahtera) diganti oleh pemerintah menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
Buwas melaporkan persediaan beras per 14 Maret 2021 di gudang Bulog mencapai 883.585 ton dengan rincian 859.877 ton merupakan stok cadangan beras pemerintah (CBP), dan 23.708 ton stok beras komersial.
Dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, Buwas mengungkapkan terdapat beras turun mutu eks impor tahun 2018 sebanyak 106.642 ton dari total impor beras tahun 2018 sebesar 1.785.450 ton.
Buwas menyebut beras yang sudah dalam masa simpan tahunan keseluruhannya berjumlah 461.000 ton. Sementara beras sisa impor tahun 2018 yang masih tersedia di gudang Bulog yaitu 275.811 ton, dengan sebanyak 106.642 ton di antaranya mengalami turun mutu.
Buwas yang juga merupakan mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut mengungkapkan kesalahan pada impor beras tahun 2018 dikarenakan rata-rata jenisnya merupakan jenis beras pera yang tidak sesuai dengan selera masyarakat Indonesia yang menyebabkan sulitnya penyaluran beras tersebut. Bulog menyebut pihaknya perlu mencampur beras impor tersebut dengan beras produksi dalam negeri agar bisa disalurkan ke masyarakat.
Pada Maret 2020, lanjut Buwas, beras impor tahun 2018 masih tersisa sekitar 900 ribu ton. Beras tersebut kemudian digunakan untuk penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan bantuan langsung dari Presiden kepada masyarakat dalam menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi.
Namun beras tersebut hanya tersalurkan sekitar 450.000 ton dari alokasi sebanyak 900.000 ton. Sisanya, hingga kini sebanyak 275.811 ton beras impor tahun 2018 masih tersimpan di gudang Bulog dengan 106.642 ton di antaranya sudah mengalami turun mutu.
Rencananya, kata Buwas, beras sisa impor tahun 2018 tersebut akan diolah menjadi tepung yang ditangani oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Namun menurutnya, Bulog sudah mendapatkan penugasan impor beras 1 juta ton kendati sisa impor beras tahun 2018 belum diselesaikan.
Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok beras nasional jelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dalam kondisi aman, seiring sebagian besar lahan padi di seluruh Indonesia memasuki masa panen raya pada Maret-April 2021.
“Neraca beras sampai dengan 2021 masih aman, terutama dengan panen raya,” ungkap Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (16/3/2021).
| Baca Juga : Sengkarut Impor Beras |
|---|
Berdasarkan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok, ketersediaan beras hingga bulan Mei 2021 diperkirakan hampir mencapai 25 juta ton. Stok beras hingga Desember 2020 tercatat sebanyak 7,389 juta ton. Sementara itu perkiraan produksi dalam negeri mencapai 17,5 juta ton dan perkiraan kebutuhan sebanyak 12,336 juta ton.
Asosiasi petani dari Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional meminta kepada pemerintah untuk meninjau dan mengkaji ulang terkait kebijakan impor beras yang akan dilakukan pada saat produksi beras dalam negeri diprediksi meningkat.
"Sehubungan dengan adanya rencana impor komoditi beras, KTNA meminta pemerintah meninjau dan mengkaji ulang kebijakan impor beras," kata Sekretaris Jenderal KTNA Yadi Sofyan Noor dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (8/3/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
