Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan, Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.
Kali ini tim penyidik lembaga antirasuah mendalami soal teknis pengurusan kuota rokok di Kabupaten Bintan.
Hal itu didalami dari dua saksi pihak swasta bernama Dwi Hariwibowo dan Yanni Eka Putra yang diperiksa lembaga antirasuah.
"Para saksi didalami pengetahuannya terkait teknis bgaimana pengurusan kuota rokok di Kab. Bintan," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (16/3/2021).
Adapun, KPK membuka penyidikan baru kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.
Hal ini dikonfirmasi Ali Fikri lewat pesan singkat, Kamis (25/2/2021).
"Bahwa benar, KPK saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan TPK terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 s/d 2018," kata Ali.
Dengan dimulainya penyidikan, berarti sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Ali masih belum merinci siapa saja pihak yang terjerat dalam kasus ini.
Saat ini, pimpinan KPK memiliki kebijakan terkait pengumuman tersangka yang baru dipublikasikan setelah ditahan.
"Kami belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka," ucap Ali.
Ali memastikan pada waktunya KPK pasti memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara, alat buktinya apa saja, dan akan dijelaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya.
