Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa hari laku beredar kabar di media sosial terkait penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Selatan untuk seluruh warga.
Kabar tersebut bermula dari grup WhatsApp. Informasi tersebut berisi Kementerian BUMN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan serta Pemprov DKI untuk menggelar vaksinasi massal di GBK untuk mendorong program vaksinasi nasional.
Pesan yang sudah diteruskan berkali-kali tersebut bahkan mencantumkan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam pesan WhatsApp itu, Erick mengatakan saat ini merupakan momen krusial agar semua pihak bisa mempercepat program Indonesia Sehat demi mendukung lansia sebagai kelompok yang paling rentan.
Adapun, pengirim pesan menuliskan beberapa persyaratan tambahan, yaitu terbuka untuk semua KTP (DKI dan non-DKI), kuota hanya 5.000 orang per hari, go show tanpa daftar, dan dibuka setiap hari mulai pukul 8.00 wib-16.00 wib.
Menanggapi informasi tersebut, Kementerian BUMN menegaskan kabar yang beredar di grup WhatsApp dan media sosial terkait vaksinasi Covid-19 massal merupakan berita bohong atau hoaks.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga meluruskan kabar tersebut. Dia mengatakan, bahwa sentra vaksinasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN bersama BUMN dikhususkan bagi pegawai publik dan lansia yang terdata di DKI Jakarta.
“Jadi, bukan untuk bukan pegawai publik dan bukan lansia. Jadi ini adalah hoax yang tersebar,” katanya dalam pesan singkat seperti dikutip, Senin (15/3/2021).
Arya mengatakan beberapa kejanggalan. Pasalnya, pesan WhatsApp itu disebutkan, bahwa seluruh masyarakat dapat mengikuti vaksinasi di GBK meski tidak memenuhi syarat tersebut maupun tidak memegang KTP Jakarta.
Padahal, katanya, vaksinasi di sentra tersebut hanya ditujukan kepada para pelayan publik di instansi pemerintah dan masyarakat lanjut usia ber-KTP DKI.
Karena itu, Arya menegaskan kabar tersebut perlu diluruskan agar tidak ada lagi pihak yang mencoba menyebarkan informasi yang tidak benar serta membuat upaya pemerintah dalam vaksinasi menjadi berantakan.
“Ini adalah langkah-langkah yang tidak baik dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk secepatnya melakukan vaksinasi dan mengutamakan kepada pelayan publik dan lansia pada saat ini,” jelasnya.
