Bisnis.com, JAKARTA - Kudeta di Partai Demokrat menjadi ujian besar pertama bagi AHY selama memimpin partai itu setelah ayahnya, SBY memilih menjadi Ketua Majelis Tinggi.
Tak tanggung-tanggung, AHY harus menghadapi sejumlah senior di Partai Demokrat yang akhirnya membuka borok lama di internal partai dan berujung pada KLB di Deli Serdang.
Meski saat kudeta berlangsung, AHY dan SBY terkesan tidak mendapat dukungan, simpati, atau bahkan empati yang gegap gempita, bukan berarti kubu Cikeas tak punya kawan.
Paling tidak melalui road show atau safari politik pascakudeta yang dilakukan AHY terlihat upaya Cikeas untuk membangun kembali komunikasi dan pertemanan dengan sejumlah teman.
Paling akhir, Minggu (14/3/2021) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bertamu ke kediaman Jusuf Kalla.
Usai pertemuan, AHY mengatakan bahwa mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berpesan
Baca Juga
Terkait permasalahan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat akhir-akhir ini, JK berpesan agar AHY dan pimpinan Partai Demokrat bersabar.
JK mencontohkan bahwa Partai Golkar juga pernah mengalami hal serupa. Pada akhir pertemuan, JK berpesan agar terus menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik maupun tokoh-tokoh nasional lainnya.
AHY melakukan silaturahmi ke kediaman JK pada Minggu (14/3) siang dan berbincang dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam.
AHY mengatakan kedatangan merupakan silaturahmi, karena Demokrat memiliki hubungan sejarah politik yang sangat baik dengan JK. JK pernah menjadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Demokrat juga menjadi mitra strategis bagi Partai Golkar saat dipimpin oleh Pak JK sebagai ketua umum,” jelas AHY.
Menurut AHY, meskipun mengalami pasang surut, kebersamaan Demokrat dicatat sejarah demokrasi modern di Indonesia.
Pihaknya juga datang untuk memohon saran dan masukan terkait perkembangan dinamika ekonomi dan sosial-politik nasional saat ini.
Dalam kunjungan itu, AHY didampingi Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Sekjen Agust Jovan Latuconsina, Wakil Bendahara Umum Lokot Nasution dan Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution.
Mempertahankan Partai Demokrat
Sebelum bertemu JK, AHY telah menemui sejumlah pihak untuk mempertahankan partainya setelah Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret lalu.
KLB yang digagas sejumlah kader dan eks-kader Demokrat itu menetapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum.
Selepas KLB Deli Serdang, AHY bersafari menemui sejumlah pejabat pemerintahan, tokoh, hingga menggugat penyelenggara KLB Deli Serdang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Kami tentu punyak hak dan kewajiban moral untuk melawan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang tidak sah itu," kata Agus dalam rapat pimpinan dengan DPP Demokrat di Wisma Proklamasi, Minggu (7/3/2021).
Dalam safarinya, AHY misalnya diiringi 34 ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat saat bertandang ke kantor Kementerian Hukum dan HAM, Senin (8/3/2021).
Mereka diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Cahyo Rahadian Muzhar.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng mengatakan kunjungan itu merespons rencana Jhoni Allen cs, penggagas KLB Deli Serdang, menyerahkan hasil KLB ke Kementerian Hukum dan HAM pada hari yang sama.
"Kami mengantisipasi supaya jangan sampai Kumham mendapatkan informasi yang tidak berimbang," kata Andi kepada Tempo, Rabu (10/3/2021).
Selain ke Kemenkumham, AHY juga menemui Menkopolhukam Mahfud Md pada Senin sore. AHY menyampaikan kondisi yang dialami partainya, juga berharap agar pemerintah netral dan tak berpihak dalam menyikapi polemik Demokrat.
AHY juga mengunjungi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie pada Selasa petang. Beberapa hari sebelumnya, Jimly menyatakan dukungan kepada Partai Demokrat lewat cuitan di akun Twitternya. "Dia (AHY) minta waktu bertemu," kata Jimly kepada Tempo, Jumat (12/3/2021).
Jimly mengaku memberikan pandangan hukum atas polemik yang dialami partai berlambang bintang mercy itu.
Jimly menyampaikan optimisme bahwa Demokrat dapat melalui masalah KLB Deli Serdang saat ini. Ia merujuk pada Undang-undang Partai Politik yang sebenarnya telah mengatur penyelesaian kisruh internal partai politik.
Mewanti-wanti Demokrat tak menyalahkan pemerintah dan Presiden Jokowi, Jimly berpendapat memang Moeldoko semestinya diberhentikan dari KSP. "Ini konflik kepentingan yang terlalu kentara," ujar Jimly.
Senator tersebut juga berbicara ihwal penurunan kualitas demokrasi di pelbagai belahan dunia dan meminta AHY menjaga Partai Demokrat.
"Dia senang sekali. Dia bilang hasil pembicaraan itu akan di-share ke pengurus dan anggota Demokrat. Jadi bukan hanya untuk menyelesaikan kasus dengan Moeldoko," ujar Jimly.
Tak hanya safari politik, kubu AHY juga menempuh langkah hukum dengan menggugat sepuluh penyelenggara KLB Deli Serdang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Selain itu, pada Jumat (12/3/2021) AHY bertemu Direktur Eksekutif Kantor Hukum Lokataru Haris Azhar dan akademisi Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun.
Haris Azhar mengaku menyampaikan banyak masukan kepada putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Haris mengatakan persoalan dengan Moeldoko bukan soal pertarungan antara mayor--pangkat terakhir AHY sebelum keluar dari militer--melawan Moeldoko yang seorang pensiunan jenderal.
Ia pun menyarankan AHY merespons dengan menitikberatkan pada poin generasi muda yang mengisi ruang politik.
"Saya bilang ini soal new age, soal generasi baru dalam politik, dan Anda harus tunjukin itu," kata Haris kepada Tempo, Sabtu (13/3/2021).
Pertempuran panjang Demokrat kubu Cikeas dan kubu Deli Serdang sedang bergulir. Hasil dari safari politik AHY dan pertemuan dengan JK yang dikenal sebagai "juru damai" konflik tentu dinantikan pihak Partai Demokrat.
Jika konflik bisa diselesaikan dengan resolusi yang baik, tentu publik akan menilai bahwa safari AHY dan pertemuan dengan JK memang ada tuahnya.
Jadi, mari kita tunggu bagaimana hasil akhirnya.
