Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi diharapkan menjadi andalan Indonesia untuk meningkatkan produksi dalam negeri, khususnya barang modal.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah ingin Indonesia bisa menekan laju impor untuk barang-barang modal. Dengan begitu, jelas dia, Indonesia bisa meningkatkan produksi dalam negeri.
Luhut mengaku telah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait kebijakan impor, seperti Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
“Saya bilang: ‘Fi (Lutfi) lu jangan mau impor-impor, itu tanya gue dulu. Apa yang bisa dibikin sendiri, kita bikin. Suruh BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi),” ujar Luhut dalam rapat kerja nasional BPPT, Selasa (9/3/2021).
Dia mengatakan pandemi Covid-19 mendorong negara untuk melakukan reformasi terhadap banyak hal, termasuk di bidang riset dan pengembangan teknologi. Akibat meluasnya wabah, Indonesia belajar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
Lebih jauh, dia mencontohkan sulitnya posisi Indonesia saat bergantung pada barang-barang impor. India, misalnya, yang menerapkan kebijakan lockdown atau pembatasan total, akhirnya kelimpungan karena tidak bisa mengimpor obat penurun demam Paracetamol.
Baca Juga
Untungnya dalam waktu enam bulan, Indonesia melalui PT Pertamina (Persero) berhasil mengembangkan petrochemical di Cilacap. Kilang minyak itu memproduksi Paracetamol untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dalam negeri.
Di sisi lain, pemerintah pun tengah mendorong pemenuhan alat dan mesin pertanian dari produk-produk lokal khususnya untuk proyek food estate. Luhut menyayangkan adanya beberapa mesin yang masih diimpor dengan nilai jumbo.
“Kenapa kita enggak buat dalam negeri. Masa doktor-doktor, profesor-profesor pinter-pinter enggak bisa bikin piston mesin. Tapi kita sering enggak mau, supaya impor,” ujar Luhut.
Luhut telah membicarakan masalah barang modal yang masih banyak diimpor dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu. Dia mengatakan dari Rp 1.300 triliun anggaran belanja barang, negara semestinya bisa mengalokasikan 50-60 persen untuk produk lokal.
“Saya bilang (ke Jokowi), Pak gas Pak. Ya digas lah langsung ngomong kita harus benci (produk asing). Itu maksudnya membangun spirit. Jadi jangan salah mengerti,” kata Luhut.
Luhut juga mengatakan ada pejabat tinggi PT Pertamina (Persero) yang dipecat langsung oleh Presiden Jokowi terkait tingkat komponen dalam negeri (TKDN). "Alasannya TKDN. "Ada pejabat tinggi Pertamina kemarin itu dipecat presiden langsung," ucapnya.
