Bisnis.com, JAKARTA - Myanmar kembali mendapat dampak dari tindakan keras junta militer di negara tersebut terhadap aksi demonstrasi besar-besar yang memprotes kudeta yang dilakukan pada 1 Februari 2021.
Kali ini, Australia memutuskan untuk menangguhkan program kerja sama pertahanan dengan Myanmar. Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menjelaskan langkah itu di ambil di tengah tindakan keras yang intensif yang dilakukan oleh militer negara itu terhadap aksi protes masyarakat.
Dalam sebuah pernyataan pada Minggu malam, Payne mengatakan bahwa Australia juga akan mengarahkan langsung bantuan kemanusiaan segera kepada komunitas Rohingya dan etnis minoritas lainnya.
"Kami akan memprioritaskan bantuan kemanusiaan dan yang paling mendesak dan berusaha memastikan keterlibatan bantuan kemanusiaan kami dengan dan melalui organisasi non-pemerintah, bukan dengan pemerintah atau entitas terkait pemerintah," kata Payne.
Hubungan kerja sama pertahanan bilateral Australia dengan militer Myanmar dibatasi pada area non-pertempuran seperti pelatihan bahasa Inggris.
Canberra juga akan terus menuntut pembebasan segera Sean Turnell, yakni seorang ekonom dan penasihat pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, kata pihak berwenang.
Baca Juga
Turnell telah ditahan dengan pemberian akses konsuler terbatas sejak peristiwa kudeta militer pada 1 Februari yang menggulingkan pemerintah terpilih Myanmar.
Ratusan orang berkumpul di kota terbesar di Australia, Sydney, selama akhir pekan untuk mendesak pemerintah Australia mengambil sikap tegas terhadap kudeta militer Myanmar tersebut.
Negara Asia Tenggara itu telah jatuh dalam kekacauan setelah tentara mengambil alih kendali pemerintahan Myanmar dan menahan para pemimpin terpilih, yang disusul dengan aksi protes harian yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menewaskan lebih dari 50 orang.
"Kami terus mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dan menarik diri dari kekerasan terhadap warga sipil," kata Payne.
Berbagai serikat pekerja utama di Myanmar telah meminta para anggotanya untuk menutup kegiatan ekonomi mulai Senin saat negara itu pada Minggu (7/3/2021) mengalami salah satu hari protes terbesar.
