Bisnis.com, JAKARTA - Saiful Mujani, pemerhati politik dan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), kembali memberikan pendapatnya terkait dinamika partai politik di Indonesia akhir-akhir ini.
Melalui akun Twitternya resminya, @saiful_mujani, Senin (8/3/2021) 10.11 WIB, dia mengatakan bahwa warga negara memiliki hak untuk berpolitik, bergabung dengan partai politik dan bahkan menjadi ketua partai politik.
Hal itu dijamin dengan hadirnya UU No. 2/2008 tentang Partai Politik. Regulasi itu kemudian diperbarui dengan UU No. 2/2011. Dia pun menyerukan agar setiap orang mengikuti ketentuan tersebut.
"hak konstitusionsl setiap warga berpolitik, gabung partai, dan jadi ketua partai. dasar konsitusional itu diturunkan ke dalam uu partai, misalnya uu no 2 2008 dan penyempurnaannya. maka ikutilah uu itu." tulis Saiful Mujani di Twitter.
1. hak konstitusionsl setiap warga berpolitik, gabung partai, dan jadi ketua partai. dasar konsitusional itu diturunkan ke dalam uu partai, misalnya uu no 2 2008 dan penyempurnaannya. maka ikutilah uu itu.
— saiful mujani (@saiful_mujani) March 8, 2021
Regulasi itu, jelas akademisi ini, menyatakan bahwa akte yang memuat anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) menjadi bukti atau dasar berdirinya partai. Oleh karena itu, dia menegaskan AD/ART itu harus diikuti bila warga negara ingin menjadi anggota partai tersebut dan bahkan ingin menjadi ketua partainya.
Jika tidak, kata Saiful, maka warga negara tersebut telah melakukan penyerobotan dan bahkan menjalankan sebuah kejahatan di bidang politik.
Baca Juga
"dalam uu itu: keberadaan partai dibuktikan dengan akte, dan dalam akte harus ada AD/ART. ikuti AD/ARTnya kl mau mau gabung sebuah partai dan apalagi mau jadi ketuanya. kl tidak, itu nyerobot, maen kuat2an, a political crime, anarki, bukan kebebasan politik."
2. dalam uu itu: keberadaan partai dibuktikan dengan akte, dan dalam akte harus ada AD/ART. ikuti AD/ARTnya kl mau mau gabung sebuah partai dan apalagi mau jadi ketuanya. kl tidak, itu nyerobot, maen kuat2an, a political crime, anarki, bukan kebebasan politik.
— saiful mujani (@saiful_mujani) March 8, 2021
Sebelumnya, Saiful Mujani turut aktif mengomentari kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang dihelat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Seperti diketahui, KLB itu menetapkan Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 - 2026. KLB itu juga menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Kongres V Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinyatakan telah demisioner.
Dia pun melalui Twitter menyoroti pelemahan oposisi oleh pemerintah. Melalui akun Twitternya resminya, @saiful_mujani, Sabtu (6/3/2021) 11.06 WIB, dia mengatakan mundurnya demokrasi di dunia saat ini terjadi lantaran pelemahan oposisi oleh pemerintah. Ironisnya, jelas dia, pemerintah itu merupakan hasil dari sistem demokrasi.
Dia menyebut secara khusus bagaimana Partai Demokrat yang selama ini menjadi oposisi di parlemen telah diambil alih oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko. Menurutnya, hal serupa sebelumnya telah terjadi pada Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto.
"Melemahnya demokrasi di dunia krn pelemahan oposisi oleh pemerintah yang ironisnya adalah hasil demokrasi. selama ini Demokrat oposisi di DPR, dan KSP Moeldoko ambil alih Demokrat merupakan wijud semakin tintasnya pelemahan oposisi setelah sebelumnya Prabowo dan Gerindra takluk," tulisnya di Twitter.
melemahnya demokrasi di dunia krn pelemahan oposisi oleh pemerintah yang ironisnya adalah hasil demokrasi. selama ini Demokrat oposisi di DPR, dan KSP Moeldoko ambil alih Demokrat merupakan wijud semakin tintasnya pelemahan oposisi setelah sebelumnya Prabowo dan Gerindra takluk.
— saiful mujani (@saiful_mujani) March 6, 2021
Saiful juga sebelumnya mengatakan bahwa demokrasi dunia sedang mengalami kemunduran. Dia mengutip hasil studi terakhir Haghar dan Kufman (2021) yang menyatakan penyebab melemahnya demokrasi adalah tindakan-tindakan politik oleh pejabat yang justru hasil demokrasi sendiri. "Kita mungkin masuk di sini," tulisnya di Twitter.
