Bisnis.com, JAKARTA - Isu kudeta Partai Demokrat yang selama ini menggelinding berakhir dengan terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai versi KLB.
Bantahan Moeldoko di awal heboh isu kudeta Partai Demokrat yang disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi terasa lain saat namanya terpilih sebagai ketua umum dalam kongres luar biasa yang tentunya tidak direstusi AHY dan kubunya.
Moeldoko, yang sehari-hari menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan, terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam acara kongres luar biasa (KLB) di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie, setelah nama keduanya diajukan peserta KLB dalam sidang yang dilakukan.
Saat Pimpinan Sidang, Jhoni Allen membacakan voting, dukungan peserta KLB lebih banyak diberikan kepada Moeldoko.
"Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," kata Pimpinan Sidang Jhoni Allen.
Baca Juga
KLB juga menetapkan Marzuki Alie yang merupakan mantan Ketua DPR RI, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.
"Sehingga dengan keputusan ini, maka Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinyatakan demisioner," ujarnya.
Berdasar pantauan Antara di lokasi, meski telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Moeldoko belum berada di lokasi KLB, karena masih dalam perjalanan.
Karenanya, pihak peserta KLB langsung menghubungi Moeldoko melalui telepon seluler.
Saat itu, dijelaskan kepada Moeldoko bahwa dari hasil KLB namanya ditetapkan sebagai Ketua Umum.
Moeldoko pun menerima hasil keputusan kongres tersebut.
"Saya terima, terima kasih," katanya.
Penerimaan Moeldoko itu menjadi tanda bahwa pengaruh Moedoko dalam KLB menjadi hal yang tidak terbantahkan.
Delegitimasi Trah SBY
KLB Demokrat tak pelak merupakan proses delegitimasi pengaruh trah SBY di partai berlambang bintang Mercy itu.
Selain, menumbangkan AHY, pengaruh SBY pun dinetralisir dalam gerakan yang disebut AHY sebagai kudeta tersebut.
Terakhir, sebelum KLB memilih Moeldoko, muncul sinyalemen bahwa Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY disebut bukan pendiri partai berlambang bintang mercy tersebut.
Terkait itu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sampai menemui sejumlah tokoh pendiri Partai Demokrat.
Hal itu dilakukan AHY sebagai respons atas kegaduhan yang terjadi setelah beberapa pihak menyoal sejarah pendirian Partai Demokrat.
Oknum-oknum tersebut, kata AHY, menyebut Susilo Bambang Yudhoyono tidak berperan dalam proses pendirian partai.
“Dalam diskusi, saya mendengar lgsg dr para tokoh tsb bahwa klaim2 yg disampaikan oknum2 tsb tdk benar. Pak SBY adl tokoh pendiri & penggagas @PDemokrat. Tokohnya Demokrat ya Pak SBY. Mereka jg menambahkan bahwa nama & warna bendera partai pun semuanya adl ide & inisiasi Pak SBY,” cuit AHY melalui akun Twitter @AgusYudhoyono, Rabu (3/3/2021).
Para tokoh pendiri yang ditemui AHY adalah Subur Budhisantoso, Umar Said, Wayan Sugiana, Ifan Pioh, Vera Rumangkang, dan Steven Rumangkang. Mereka pun mengecam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) termasuk kongres luar biasa.
“[Mereka] justru mendukung penuh saya dan teman-teman pimpinan dan pengurus sah DPP hasil Kongres V, 15 Maret 2020 dalam mengemban amanah ini ke depan. Termasuk juga kepengurusan DPD dan DPC saat ini,” cuit AHY.
Polemik dugaan adanya GPK-PD yang melibatkan lingkaran dalam Istana Negara dan sejumlah kader partai masih terus memanas.
Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa kader partai yang diketahui mendukung GPK seperti Jhoni Allen, Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya telah dipecat AHY dari posisi kader partai.
Karma Politik?
KLB di Medan menambah daftar sejarah bongkar pasang ketua umum Partai Demokrat yang tidak berlangsung mulus pasca-SBY memimpin.
Jhon Allen pernah menyebutkan bahwa Annas Urbaningrum terjungkal dari kepemimpinan Partai Demokrat karena dikudeta SBY.
Pihak Partai Demokrat pun menyanggah tudingan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah melakukan kudeta terhadap Anas Urbaningrum.
Kepala Badan Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memaparkan jika SBY justru melindungi hingga dia berstatus tersangka korupsi Wisma Atlet pada 2013.
"Kalau dibilang Bapak SBY kudeta Anas, sejarah Partai Demokrat justru melindungi Anas," kata Herzaky dalam keterangannya yang dilansir dari Tempo, Senin (1/3/2021).
Herzaky menuturkan, ketika itu DPD dan DPC Partai Demokrat menuntut agar digelar kongres luar biasa untuk mengganti Anas dari kursi ketua umum.
Nama Anas diketahui terseret perkara korupsi Wisma Atlet yang sebelumnya menjerat Muhammad Nazaruddin, bendahara umum Demokrat saat itu.
Namun, kata Herzaky, Majelis Tinggi Partai Demokrat melindungi hak Anas karena ia baru diterpa isu dan belum berstatus sebagai tersangka.
Perlindungan terhadap Anas tetap dilakukan kendati elektabilitas partai merosot karena isu tersebut.
"Majelis Tinggi Partai melakukan penyelamatan hak Anas sebagai ketum sampai akhirnya Anas sulit diselamatkan karena posisi tersangka," ucap dia.
Tudingan bahwa SBY mengkudeta Anas Urbaningrum dilontarkan Jhoni Allen Marbun, kader senior partai yang dipecat karena mendorong kongres luar biasa untuk mengganti Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Menurut Jhoni, sebelum Anas berstatus tersangka, SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan Presiden Republik Indonesia mengambil kekuasaan dengan cara membentuk presidium.
Jhoni berujar SBY kemudian menjadi ketua presidium, sedangkan wakil ketuanya Anas yang tak lagi memiliki fungsi dalam menjalankan roda Partai Demokrat sebagai ketua umum.
"Inilah kudeta yang pernah terjadi di Partai Demokrat," kata Jhoni lewat video, Senin, 1 Maret 2021.
Menurut Jhoni Allen Marbun, setelah Anas menjadi tersangka, Demokrat menggelar kongres luar biasa di Bali pada 2013.
Ketika itu, kata dia, SBY mengatakan hanya akan melanjutkan sisa kepemimpinan Anas hingga tahun 2015.
Jhoni Allen pun mengaku diperintahkan SBY agar membujuk Marzuki Alie, kader yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, untuk tak maju sebagai calon ketua umum.
Padahal, kata Jhoni, dalam kongres sebelumnya Marzuki meraih suara terbanyak kedua setelah Anas Urbaningrum.
KLB di Medan akhirnya menimbulkan pertanyaan ganda: apakah itu aksi balas dendam Jhonni Alen atau karma politik yang harus diterima SBY?
Cuitan Andi Arief
Meski Moeldoko sempat mengatakan tak ikut-ikut dengan gonjang-ganjing di Demokrat, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief sempat kembali berkicau soal dugaan keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko pada upaya kudeta Partai Demokrat.
Dia juga menyinggung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam perkara ini.
Dia menyindir sikap Presiden Jokowi yang terkesan membiarkan dugaan upaya kudeta yang dilakukan oleh Moeldoko.
Padahal kata dia, Presiden sempat mengajak bicara Demokrat saat membahas isu terkait masa depan demokrasi.
“Soal UU Pemilu [termasuk Pilkada] yang menyangkut masa depan demokrasi Demokrat diajak Jokowi bicara, soal pengambilalihan paksa Demokrat oleh Pak Moeldoko ada pembiaran. Padahal pengambilalihan potensi [berdampak] horizontal dan bisa [menyebabkan] pertumpahan darah kalau kita ikuti sejarah. Atau by design?” cuit Andi Arief melalui akun @Andiarief_ Selasa (2/3/2021).
Lebih lanjut, Andi mengatakan bahwa Partai Demokrat akan terus berjuang terkait UU Pemilu yang demokratis dan menjadi amanat reformasi.
Menurutnya, hal itu akan dilakukan meski Demokrat merupakan minoritas di parlemen.
Adapun, terkait upaya merebut paksa Partai Demokrat, pihaknya percaya bahwa Jokowi sudah menegur Moeldoko.
"Soal pengambil paksa Demokrat kami percaya Pak Jokowi sudah menegur Pak Moeldoko. Cuma apakah tegurannya karena bertentangan dengan demokrasi atau karena gagal," ujarnya.
Serangan kepada Moeldoko telah dilancarkan oleh sejumlah kader Partai Demokrat tidak lama setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan ada upaya kudeta yang dilakukan terhadap dirinya dan melibatkan sosok di lingkar penguasa.
Selain itu, upaya kudeta tersebut juga melibatkan sejumlah kader aktif hingga mantan pengurus partai berlambang bintang mercy tersebut.
AHY pun telah memecat sejumlah nama yang dinilai berupaya menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).
Mereka adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya.
Selain itu, Demokrat juga memecat anggota Partai Demokrat Marzuki Alie.
Di sisi lain Moeldoko sempat mengingatkan bakal mengambil langkah apabila terus menerus dikaitkan dengan upaya kudeta Partai Demokrat.
Dia meminta elite Demokrat berhenti menekannya. Namun, bila tindakan ini terus dilakukan, dia mengancam akan mengambil langkah-langkah tertentu yang diyakini.
Kendati demikian, tidak dijelaskan lebih detail perihal tindakan yang akan dilakukannya.
“Saya ingin mengingatkan semua ya, saya ingin mengingatkan karena saya bisa sangat mungkin melakukan langkah-langkah yang saya yakini. Jadi saya berharap jangan menekan saya,” kata Moeldoko di Jakarta, Kamis (25/2/2021).
KLB sudah berakhir, Moeldoko pun terpilih sebagai Ketua Partai Demokrat. Kita nantikan saja, apakah kisruh akan terus berlarut hingga akan ada kubu yang akhirnya akan mendirikan Partai Demokrat Perjuangan.
