Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyebutkan ada enam arahan dan rekomendasi terkait dengan penanggulangan bencana gempa bumi serta upaya menghadapi adanya risiko ancaman tsunami.
Luhut menuturkan rekomendasi yang pertama implementasi penanggulangan bencana sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 93/2019 harus dilakukan secara nyata.
Peningkatan ketahanan pada Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, serta peningkatan kolaborasi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana dapat dilakukan secara faktual dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
“Implementasi Perpres ini menjadi sangat penting. Kerja sama di antara kita semua antara K/L itu betul-betul saya tekankan harus bisa jalan,” kata Luhut dalam siaran pers, Jumat (5/3/2021).
Kedua, lanjutnya, penguatan jaringan komunikasi dan informasi modern hingga tradisional yang mengacu pada kearifan lokal harus dijalankan secara sistematis, intensif dan berkelanjutan hingga tingkat kabupaten/kota dengan potensi rawan bencana tsunami tingkat tinggi.
Luhut melihat peran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan BNPB sudah berjalan dengan baik dan beriringan bersama pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut agar dapat terus dilanjutkan dan jangan sampai terhenti.
Baca Juga
Ketiga, ujarnya, masyarakat Indonesia harus mengetahui informasi mengenai potensi dan tingkat kerawanan gempa dan tsunami pada tiap daerah yang bersumber dari lempengan megathrust 13 segmen dan sesar aktif 295 segmen.
Berdasarkan data dari BMKG, peningkatan aktivitas gempabumi dirasakan sejak awal 2021. Informasi tersebut harus disampaikan dan diterima dengan baik, sehingga seluruh komponen dapat mempersiapkan upaya pencegahan dan mitigasinya.
Keempat, penanggulangan bencana tak lepas dari peran serta pemerintah di daerah. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan teknis kebencanaan juga harus ditingkatkan.
Kelima, infrastruktur sistem peringatan dini seperti Ina TEWS dan inovasi-inovasi teknologi baru untuk memberikan arahan evakuasi misalnya, harus dapat lebih ditingkatkan dan memenuhi standar serta dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Luhut telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar memberikan anggaran khusus kepada BMKG dan lembaga terkait untuk memperkuat basis sistem peringatan dini.
Keenam, dia memberikan peringatan kepada sejumlah daerah seperti Mentawai, Bengkulu, Lampung, Selat Sunda-Banten, Selatan Bali, Sulawesi Utara-Laut Maluku, Sorong dan Lembang.
"Tolong kepala daerah waspada. Tapi bukan berarti yang lain aman,” pungkas Menko Luhut.
