Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi terhadap Rusia, karena sejumlah pejabat pemerintahannya disebut terlibat dalam upaya meracuni pemimpin oposisi Alexei Navalny dengan zat saraf pada tahun lalu.
Keputusan itu menjadi tantangan langsung bagi Presiden AS Joe Biden dalam hubungannya dengan pihak Kremlin. Presiden pendahulunya, Donald Trump tidak mau bertindak tegas atas kasus tersebut
Sanksi itu dijatuhkan terhadap tujuh pejabat senior Rusia termasuk di antaranya kepala Dinas Keamanan Federal (FSB) selain 14 lembaga atau perusahaan. Keputusan itu menandai penyimpangan tajam dari kebijakan mantan Presiden Donald Trump yang enggan menghadapi langsung Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Navalny, 44, jatuh sakit dalam penerbangan di Siberia pada bulan Agustus dan diterbangkan ke Jerman. Dokter menyimpulkan bahwa dia telah diracuni dengan zat saraf. Akan tetapi, Kremlin membantah berperan dan mengatakan tidak melihat bukti bahwa dia diracuni.
Dia ditangkap pada Januari sekembalinya dari Jerman setelah menjalani perawatan karena keracunan zat saraf yang lazim digunakan militer. Pada 2 Februari dia disebut melakukan pelanggaran pembebasan bersyarat atas tuduhan bermotif politik dan dikirim ke penjara pada Senin lalu.
"Komunitas intelijen (AS) menilai dengan keyakinan tinggi bahwa petugas Dinas Keamanan Federal (FSB) Rusia menggunakan zat saraf untuk meracuni pemimpin oposisi Rusia Alexi Navalny," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki ketika membahas sanksi tersebut seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Rabu (3/3/2021).
Baca Juga
Di antara mereka yang masuk daftar hitam Departemen Keuangan AS adalah Alexander Bortnikov, direktur FSB Andrei Yarin, kepala direktorat kebijakan domestik Kremlin dan wakil menteri pertahanan Alexei Krivoruchko serta Pavel Popov.
Departemen Keuangan juga menyatakan bahwa pihaknya telah memasukkan Sergei Kiriyenko ke dalam daftar hitam. Dia merupakan mantan perdana menteri yang sekarang menjadi wakil kepala staf pertama Putin.
Dua pejabat lainnya yang kena sanksi adalah Alexander Kalashnikov, direktur Layanan Penjara Federal Rusia dan Jaksa Agung Igor Krasnov.
Akibatnya, semua aset dari ketujuh orang yang berada di bawah yurisdiksi AS dibekukan dan warga AS pada umumnya dilarang untuk menanganinya. Selain itu, setiap orang asing yang dengan sengaja "memfasilitasi transaksi yang signifikan" bagi mereka berisiko dikenakan sanksi.
Tidak jelas apakah ketujuh orang itu memiliki aset di AS sehingga sulit untuk menilai apakah sanksi itu lebih dari sekadar simbolis.
"Kami juga mengulangi seruan kami kepada pemerintah Rusia untuk membebaskan Tuan Navalny," kata juru bicara itu.
