Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Refly Harun: Kasus Kerumunan Tak Cukup untuk Menjatuhkan Jokowi

Adapun seperti diketahui dalam kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Nusa Tenggara Timur beberapa hari lalu menimbulkan kerumunan. Peristiwa kerumunan tersebut kemudian disandingkan dengan kasus kerumunan yang menyeret Habib Rizieq ke penjara.
Ika Fatma Ramadhansari
Ika Fatma Ramadhansari - Bisnis.com 26 Februari 2021  |  14:50 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun  -  Youtube Channel Refly Harun
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun - Youtube Channel Refly Harun

Bisnis.com, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan upaya pelaporan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pelanggaran protokol kesehatan jika disamakan dengan kasus Habib Rizieq Shihab belum cukup alasan dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Hal ini disampaikan melalui unggahan video melaui YouTube Refly Harun berjudul "Jokowi Dipolisikan HRS Menanti Keadilan!!", Kamis (25/2/2021).

"Apakah konstruksi berpikir hukum demikian memenuhi sense of justice, cukup alasan, cukup legitimate untuk menjatuhkan seorang presiden? Kalau saya mengatakan belum cukup," ungkap Refly dikutip pada Jumat (25/2/2021).

Adapun seperti diketahui dalam kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Nusa Tenggara Timur beberapa hari lalu menimbulkan kerumunan. Masyarakat mengerubungi rombongan Kepala Negara.

Peristiwa kerumunan tersebut kemudian disandingkan dengan kasus kerumunan yang menyeret Habib Rizieq ke penjara. Sejumlah warganet meminta Presiden dikenakan pasal serupa yang menjerat pentolan Front Pembela Islam (FPI) tersebut. 

Refly pun kemudian menjelaskan berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan salah satu alasan presiden dan atau wakil presiden diberhentikan adalah karena melakukan pelanggaran hukum. Di mana pelanggaran hukum ini berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, dan tindak pidana berat lainnya.

Kategori tindak pidana ini ungkap Refly adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya minimal lima tahun. Sementara berkaca dari Habib Rizieq yang dikatakan melanggar Pasal 160 UU KUHP memiliki ancaman hukuman 6 tahun.

"Maka tentu bisa dikatakan ada alasan untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi pun bisa dikenakan pasal tersebut dan terpenuhilah klausul tindak pidana berat maka ada inisiasi untuk menjatuhkan presiden," jelas Refly.

Lebih lanjut Refly mengingatkan jika ini terjadi pada presiden maka hanya menjadi perkara tingkat politisi. Dengan demikian sangat tergantung kepada inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memproses ini yang nanti disebut trial of impeachment.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi habib rizieq Refly Harun
Editor : Muhammad Khadafi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top