Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ridwan Kamil: Tidak Semua Berlabel Radikal Itu Negatif

Ridwan Kamil menyatakan masalah yang sebenarnya jadi ancaman dalam konteks bernegara ialah jika ada pemikiran atau perbuatan ekstrem yang ingin mengubah ideologi negara.
Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi - Bisnis.com 17 Februari 2021  |  17:12 WIB
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengikuti rapat Percepatan Penyelesaian Klaim Biaya Perawatan Pasien Covid-19 bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia melalui videoconference dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (29/9/2020). - Istimewa\r\n\r\n
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengikuti rapat Percepatan Penyelesaian Klaim Biaya Perawatan Pasien Covid-19 bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia melalui videoconference dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (29/9/2020). - Istimewa\\r\\n\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut berkomentar terkait isu yang sedang ramai diperdebatkan saat ini yaitu tentang radikal dan radikalisme.

Gubernur yang akrab disapa kang Emil mengatakan bahwa tidak semua yang berlabel radikal itu negatif.

"Tidak semua berlabel radikal itu negatif. Konsep robot menggantikan kerja manusia itu contoh radikal yang tidak negatif. Dan tidak semua yang berpikir kritis kepada pemerintah itu artinya ia radikal," kata Emil melalui cuitannya pada Rabu (17/2/2021).

Lebih lanjut, dia menyatakan masalah yang sebenarnya jadi ancaman dalam konteks bernegara ialah jika ada pemikiran atau perbuatan ekstrem yang ingin mengubah ideologi negara. Menurutnya, hal itulah yang seharusnya dilawan.

"Itu baru radikal yang pasti dilawan oleh sistem ideologi eksisting," ujarnya.

Dia mencontohkan bentuk perbuatan radikal yang harus dilawan ialah seperti mencoba mengganti ideologi Pancasila yang merupakan kesepakatan sejarah bangsa ini.

"Radikal kiri mau mengganti Pancasila dengan komunisme, atau radikal kanan ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Karenanya Pancasila harus selalu kita jaga," ucap Emil.

Mantan Wali Kota Bandung ini pun mengajak semua pihak untuk tetap dapat menyampaikan kritik tanpa harus disertai dengan caci maki.

"Mari tetap kritis terhadap semua dimensi hidup ini, penuh dengan argumentasi tanpa harus dibumbui caci maki. Sangat boleh tidak setuju," ujarnya.

Adapun, polemik terkait radikalisme ini mencuat setelah adanya pelaporan dari Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) terhadap Din Syamsuddin yang merupakan dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

GAR-ITB melaporkan Din Syamsuddin kepada Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) dengan tuduhan radikal, anti-Pancasila dan anti-NKRI. Laporan itu dilayangkan pada Oktober 2020.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut Din Syamsuddin sebagai sosok yang kritis, bukan radikalis.

“Saya tidak setuju jika seseorang langsung dikatakan radikal. Kritis beda dengan radikal. Berpolitik memang bisa jadi pelanggaran seorang ASN. Namun soal lontaran kritik sah-sah saja sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kritik itu tidak dilarang,” kata Menag dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (13/2/2021).

Menag juga meminta semua pihak untuk tidak mudah memberikan label radikal kepada seseorang atau kelompok. Masyarakat juga diimbau tidak memberikan predikat negatif tanpa dukungan data dan fakta yang memadai berpotensi merugikan pihak lain.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ridwan kamil radikal radikalisme
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top