Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Demokrat Usul Revisi UU ITE, Benny Harman: Sulit, Tapi akan Kami Dorong

Fraksi Partai Demokrat di DPR tengah melakukan kajian untuk mendorong revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Newswire
Newswire - Bisnis.com 13 Februari 2021  |  19:54 WIB
Demokrat Usul Revisi UU ITE, Benny Harman: Sulit, Tapi akan Kami Dorong
Anggota Fraksi Demokrat Benny K Harman. - Demokrat.or.id
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman mengatakan partainya akan mendorong revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Meskipun demikian, Benny mengakui secara kalkulasi realistis hal tersebut sulit dilakukan. "Itu enggak mungkin secara realistis, tapi kami akan mendorong revisi ITE," kata Benny ketika dihubungi, Sabtu (13/2/2021).

DPR berisi mayoritas partai pendukung pemerintah. Partai Demokrat hanya memiliki 54 kursi di DPR atau 9,39 persen dari total kursi yang ada di DPR. Partai lain di luar koalisi pemerintah yang juga kerap sejalan dengan Demokrat adalah Partai Keadilan Sejahtera dengan 50 kursi.

Benny mengatakan partainya tengah melakukan kajian untuk mendorong revisi aturan ini. "Kami menyiapkan rencana untuk mengajukan resolusi kepada pemerintah melalui usul inisiatif mengubah, sedang kami kaji sekarang ini," kata anggota Komisi Hukum DPR ini.

Revisi UU ini belakangan kembali disorot lantaran pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato di acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI tahun 2020, Senin, (8/2/2021) lalu. Jokowi meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik atau potensi maladministrasi pelayanan publik.

Pernyataan ini pun dinilai paradoks oleh banyak pihak. Sebab, banyak pengkritik pemerintah yang justru tersudut, baik oleh serangan pendengung (buzzer) maupun dijerat dengan Undang-undang ITE.

Merujuk data SAFEnet, sepanjang 2016 - 2020 tingkat penghukuman dengan UU ITE tergolong tinggi, yakni sebanyak 744 perkara dan pemenjaraannya 676 perkara.

Adapun, kelompok yang banyak menjadi korban adalah jurnalis, aktivis, dan pembela HAM. Makanya dorongan untuk merevisi aturan ini semakin kuat untuk melindungi kebebasan berpendapat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi partai demokrat uu ite

Sumber : Tempo.Co

Editor : Fitri Sartina Dewi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top