Bisnis.com, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan seharusnya pemerintah mencabut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika memang Presiden Joko Widodo minta dikritik.
"Karena inilah yang menjadi pangkal persoalan," ungkap Refly melalui siaran YouTube miliknya dikutip Kamis (11/2/2021).
Dia berpendapat melalui siaran langsung YouTube Refly Harun berjudul "Istana Jawab Kwik Kian Gie" pada Rabu (10/2/2021), saat ini bayak orang menggunakan UU ITE untuk mengadukan orang lain dan bahkan sebagai alat politik.
Padahal UU ITE ini awalnya dibentuk untuk melindungi transaksi elektronik yang akan merugikan konsumen. Namun ternyata justru tidak digunakan sesuai dengan tujuan awalnya.
Refly pun mengungkapkan dia sampai heran mengapa ada orang yang melakukan langkah pelaporan kritik di media sosial kepada pihak berwajib dan bisa dipidanakan.
"[Itu] Justru merusak domokrasi menurut saya," ungkap Refly.
Ancaman bisa dipidakan yang merujuk kepada UU ITE inilah yang kemudian menurut Refly membuat masyarakat untuk tidak leluasa melempar kritik kepada pemerintah.
Ketakutan masyarakat atas UU ITE juga ternpantau pada sosial media Twitter. Salah satu yang pertama yang merespons pernyataan Jokowi yang meminta kritik dengan mengaitkan dengan UU ITE adalah Bintang Emon.
Komedian yang sering membahas isu politik ini memberikan reaksi dengan 'menyapa' Undang-undang Informasi dan Transaksi Eleektronik (UU ITE) yang hingga berita ini diturunkan, telah disukai lebih dari 37.400 warganet.
Penulis dan juga lulusan Ilmu Politik Northwestern University, Amerika Serikat Yoes C. Kenawas (@yoeskenawas) juga merespon hal serupa.
"Cabut dulu pasal karet di UU ITE, KUHP, dan UU lainnya Pak," ungkapnya.
Pada hari ini, tagar #MauKritikTapiTakutUUITE sempat menjadi satu trending topic di Twitter Indonesia.
