Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Pakistan akan mengizinkan perusahaan swasta mengimpor vaksin Covid-19, serta telah setuju untuk membebaskan harga maksimal pada impor tersebut, demikian menurut dokumen yang dilihat Reuters.
Dokumen itu menunjukkan bahwa divisi di Layanan, Regulasi, dan Koordinasi Kesehatan Nasional telah memohon pada kabinet untuk mengizinkan impor dan mengecualikan vaksin impor dari aturan harga tertinggi yang biasanya berlaku untuk semua penjualan obat di negara itu.
Pada dokumen yang sama ditunjukkan bahwa kabinet Perdana Menteri Imran Khan menyetujui permohonan tersebut. Menteri Kesehatan Faisal Sultan juga mengonfirmasi keputusan itu.
Keputusan tersebut menjadi signifikan, seiring dengan Pakistan yang belum mengamankan vaksin dalam jumlah yang substantif dari perusahaan mana pun, dan baru pada bulan ini meluncurkan program vaksinasi dengan 500.000 dosis vaksin Sinopharm, donasi dari China.
Sejumlah vaksin itu diberikan kepada para pekerja medis garda depan sebagai prioritas.
Menteri Sultan menyebut Pakistan masih berencana untuk memvaksin masyarakat secara cuma-cuma, dan hanya "sedikit minoritas" yang berharap dapat membayar untuk vaksin mereka yang akan dapat mempunyai pilihan membeli vaksin di pasaran.
"Hanya mereka yang ingin mendapatkan vaksin lewat sektor swasta yang akan membayar. Secara personal, penilaian saya adalah ketika vaksin telah tersedia dan terdapat persaingan pasar, maka akan ada harga secara otomatis," kata Sultan.
Pakistan, negara yang mencatatkan lebih dari 550.000 kasus COVID-19 disertai lebih dari 12.000 kematian, masih bergantung pada fasilitas penyediaan vaksin global, COVAX, namun belum mendapat sedikit pun dari 17 juta dosis yang diharapkan dapat diperoleh melalui inisiatif tersebut.
