Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joe Biden mengatakan pemerintahannya akan memberikan sanksi kepada para pemimpin militer di Myanmar terkait dengan kudeta bulan ini.
Dia juga memastikan kepemimpinan militer negara tersebut tidak dapat mengakses sekitar US$1 miliar dana pemerintah yang disimpan di AS.
"Saya telah menyetujui perintah eksekutif baru yang memungkinkan kami untuk segera memberikan sanksi kepada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka, serta anggota keluarga dekat," kata Biden dalam sambutan singkat pada hari Rabu sebelum mengunjungi Pentagon, dilansir Bloomberg, Kamis (11/2/2021).
“Kami akan mengidentifikasi putaran pertama target minggu ini dan kami juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang kuat," lanjutnya.
Sanksi tersebut merupakan upaya terkuat dari langkah-langkah hukuman terhadap negara asing sejak Biden menjabat bulan lalu. Sebelumnya, Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan AS telah berkonsultasi dan berkoordinasi erat dengan mitra dan sekutu dalam langkah-langkah yang akan diambil.
Biden mengatakan AS siap untuk memberlakukan tindakan tambahan sesuai kebutuhan. Upaya tersebut tampaknya ditujukan untuk memaksimalkan pengaruh yang dimiliki AS terhadap negara yang lebih dekat dengan China itu, meskipun sudah lebih terbuka terhadap Barat sekitar satu dekade lalu.
Baca Juga
AS telah secara resmi menyatakan pengambilalihan militer di Myanmar sebagai kudeta, yang mendorong peninjauan bantuan asing.
Sementara itu, para pemimpin militer menangkap peraih Nobel Aung San Suu Kyi dan pemimpin politik lainnya awal bulan ini.
Kyi Toe, anggota komite informasi pusat, mengatakan neberapa pembantu Suu Kyi dan pejabat tinggi partai Liga Nasional untuk Demokrasi ditahan dalam penggerebekan semalam.
Di antara mereka yang ditahan termasuk mantan Menteri Kantor Penasihat Negara Kyaw Tint Swe, dan beberapa pejabat komisi pemilihan lokal termasuk Thein Win dari kotapraja Okpo di wilayah Bago.
“Kami sangat khawatir militer akan memaksanya menandatangani dokumen yang mengakui penipuan pemilih pada pemilu sebelumnya,” kata Zaw Ye Htet, putra tertua Thein Win.
Ribuan pengunjuk rasa antikudeta turun ke jalan selama enam hari berturut-turut untuk menentang larangan militer pada pertemuan besar untuk menuntut pembebasan segera Suu Kyi dan para pemimpin lainnya, pengakuan atas hasil pemilu 2020, dan penarikan militer dari politik.
Dalam sambutannya, Biden mengatakan AS akan terus mendukung perawatan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, dan bidang lain yang secara langsung bermanfaat bagi rakyat Myanmar.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan banyak pejabat yang mengatur kudeta juga bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya dan sudah menghadapi hukuman dari AS.
