Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil dana wakaf tunai dari masyarakat, melainkan mengelolanya menjadi kebutuhan produktif.
Program wakaf tunai banyak mengundang pro dan kontra. Beberapa pihak mengkhawatirkan wakaf tunai ini akan diserap ke kas negara. Wapres menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi.
“Jadi sebenarnya tidak ada pemerintah untuk mengambil dana wakaf itu, tetapi mengarahkan supaya wakaf terkumpul besar lalu diinvestasikan di tempat yang aman, dan juga hasilnya dikembalikan kepada masyarakat,” katanya dalam Webinar Literasi Wakaf Uang.
Wakaf uang, katanya, salah satu alternatif agar dana wakaf tidak habis di antaranya adalah diinvestasikan ke surat berharga syariah negara (SBSN) yang dikelola manajer investasi.
Terkait dengan UMKM, pemberdayaan melalui wakaf dinilai lebih efektif ketimbang menyalurkan langsung karena tidak akan menghabiskan nilai dana wakaf.
“Yang kita khawatirkan [kalau penyaluran langsung] ke pengusaha kecil, bukan pengusahanya tumbuh tetapi dana wakafnya habis,” ujarnya.
Baca Juga
Perlu diketahui, hal ini berkaitan dengan salah satu syarat harta wakaf adalah ta’bid atau permanen atau tidak boleh habis.
Alih-alih mengambil, pemerintah akan mengelola dana wakaf untuk memfasilitasi kepentingan umat.
“Supaya benar-benar dana terjaga dan diinvestasikan ke tempat yang aman dan menghasilkan maka kita juga akan melakukan perbaikan-perbaikan struktural,” tuturnya.
Wapres menjelaskan bahwa wakaf uang bukanlah barang baru. Wakaf tunai atau wakaf uang sejatinya telah dikenalkan ke masyarakat Indonesia sejak 2002, ketika Wapres Ma’ruf masih menjadi Ketua Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Setelah UU tentang Wakaf terbit pada 2004, pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan. Mesin pengembangan ziswaf (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) semakin panas setelah terbitnya Perpres Nomor 28 tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Mulai tahun ini, pemerintah semakin serius dengan meminta Presiden Joko Widodo meluncurkan gerakan wakaf nasional. Peluncuran tersebut dibarengi dengan keputusan Bank Syariah Mandiri akan bertindak sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) dan Mandiri Manajemen Investasi sebagai pengelola dana wakaf dengan nama produk Wakaf Uang Berkah Umat.
Sementara itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) didorong agar lebih memposisikan diri sebagai regulator pelaksanaan wakaf di Indonesia.
