Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joe Biden menyatakan pendahulunya, Donald Trump, tidak perlu mendapatkan pengarahan intelijen yang biasanya diberikan kepada presiden yang meninggalkan Gedung Putih karena perilakunya yang dinilai tidak menentu.
Dilansir dari Bloomberg, Biden meyakini bahwa Trump yang sidang pemakzulan keduanya akan digelar pekan depan, tidak perlu tahu rahasia materi sensitif atau diberi pengarahan rutin.
“Saya pikir tidak. Oleh karena perilakunya yang tidak menentu tidak terkait dengan pemberontakan,” kata Biden saat wawancara dengan Norah O’Donnell dari CBS News, Sabtu (6/2/2021).
Perlu diketahui, setiap mantan presiden akan diberikan arahan intelijen secara rutin dan akses terhadap materi rahasia.
Namun, Biden ditekan oleh Demokrat dan dan mantan pejabat keamanan nasional untuk melarang Trump menerima pengarahan karena dapat meningkatkan risiko keamanan. Sekretaris Gedung Putih Jen Psaki mengatakan rencana ini masih dalam pengkajian.
“Apa manfaatnya memberikan dia arahan intelijen? Apa dampaknya selain faktanya dia bisa saja tidak sengaja dan mengatakan sesuatu?,” ungkap Biden.
Baca Juga
Ketua Komite Intelijen DPR Adam Schiff bulan lalu mengatakan akses Trump terhadap materi rahasia harus ditolak.
"Tidak ada keadaan di mana presiden ini perlu mendapatkan pengarahan intelijen lagi," kata Schiff 17 Januari saat wawancara dengan CBS Face the Nation. "Menurutku dia tidak bisa dipercaya sekarang dan di masa depan."
Dalam sebuah opini editorial di Washington Post, Sue Gordon yang menjabat sebagai wakil direktur utama intelijen nasional di bawah Trump menuliskan bahwa keinginan Trump untuk tetap berada di arena politik dan ditambah kegiatan bisnis luar negerinya membuat profil keamanannya sebagai warga negara menakutkan.
“Rekomendasi saya, sebagai veteran 30 tahun lebih dari komunitas intelijen adalah tidak memberinya pengarahan apapun setelah 20 Januari,” tulisnya.
"Dengan tindakan sederhana ini - yang hanya merupakan hak prerogatif presiden baru - Joe Biden dapat mengurangi salah satu aspek dari potensi risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh Donald Trump, sebagai warga negara."
