Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BPK Periksa 20 Entitas, Bakamla Dapat Opini Disclamer

Entitas tersebut terbagi empat bagian. Berikut ini rinciannya.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 04 Februari 2021  |  15:22 WIB
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna berjalan meninggalkan ruangan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (8/12/2020). - Antara/M Risyal Hidayat
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna berjalan meninggalkan ruangan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (8/12/2020). - Antara/M Risyal Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL) tahun 2019. Adapun, BPK berhasil memeriksa 20 entitas yang.

Entitas tersebut terbagi empat bagian. Untuk Auditorat I.A terdiri atas Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara, Lemhanas, Wantannas, dan Bakamla.

Auditorat I.B terdiri atas Kementerian Hukum dan HAM, BSSN, Komnas HAM, Kejaksaan, KPK, Polri, serta BNN.

Lalu Auditorat I.C meliputi Kementerian Luar Negeri, Basarnas, KPU, Bawaslu, BMKG, dan BNPT. Terakhir auditorat I.D yaitu Kementerian Perhubungan.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto mengatakan bahwa dari 20 entitas yang diperiksa, terdapat 17 KL yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Kemudian, 2 KL mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan 1 entitas BPK tidak memberikan pendapat (TMP/disclaimer).

“BPK berharap agar rekomendasi hasil pemeriksaan BPK mendapat perhatian dari segenap pimpinan KL yang hadir pada hari ini untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya melalui konferensi virtual, Kamis (4/2/2021).

Hendra menjelaskan bahwa entitas yang mendapat diclaimer adalah Bakamla dan mendapat opini tersebut dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut. Penyebabnya, ada kasus korupsi terkait pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi pada 2016.

Itu membuat aset Bakamla sebesar Rp400 miliar tidak bisa digunakan dengan baik akibat disita oleh KPK. Karena nilainya signifikan, BPK memberi opini TMP.

“Tapi BPK tidak membiarkan Bakamla kerja sendirian. BPK membantu agar mereka keluar dari masalahnya sehingga bisa jadi WDP atau WTP. Kami tetap pantau dan bantu terhadap entitas agar tata kelolanya lebih baik,” jelasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

IHSG wtp bakamla
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top